EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PARATE EXECUTIE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Siti Maila Nurhasanah, NIM.: 16380030 (2020) EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PARATE EXECUTIE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PARATE EXECUTIE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH) 16380030_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PARATE EXECUTIE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH) 16380030_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penjaminan hak tanggungan merupakan kegiatan pinjam meminjam berupa jaminan utang dalam bentuk tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya di sebut UUHT adalah aturan khusus yang didalamnya memberikan perlindungan kepada Kreditur pemegang jaminan dalam hal eksekusi hak tanggungan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta adalah merupakan Unit Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kementrian keuangan yang berada dibawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai lembaga negara yang dapat melaksanakan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, dimana tujuan dari Pasal 6 UUHT memberikan kemudahan kepada kreditur dalam hal kredit macet dari debitur, yaitu proses yang efektif dan efisien tetapi dalam aturannya tidak seperti apa yang diharapkan karena masih terkendala oleh Pasal 26 UUHT berkaitan dengan Pasal 224 HIR yang dalam eksekusinya harus melalui jalur pengadilan terlebih dahulu. Jenis penelitian ini adalah lapangan ( field research ) yaitu wawancara secara langsung terhadap KPKNL Yogyakarta terkait pelaksanaan parate executie serta bagaimana pelaksanaanya dalam pandangan hukum Islam. Selain itu penulis juga didukung dengan penelitian pustaka (library research), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris, analisa yang dilakukan adalah kualitatif dengan maksud untuk mengetahui kebenaran serta memahami kebenaran objek penelitian. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan maka pelaksanaan parate eksekusi dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta pelaksanaanya dalam hal rukun dan syarat sudah sesuai dengan pandangan Hukum Islam, maka sejatinya perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi hukum kekhususan yang menjelaskan tentang parate eksekusi, perlunya ditambahkan aturan pelaksana dari Pasal 6 UUHT mengenai parate eksekusi agar tidak terjadi dualisme penafsiran yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Tanggungan

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item