IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Desi Pratiwi, NIM. 16380035 (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM) 16380035_BAB-I_IV_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM) 16380035_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Kota Yogyakarta selain disebut sebagai kota pelajar juga disebut kota wisata. Sehingga manusia yang berada di Kota Yogyakarta semakin bertambah. Salah satu tempat yang menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan lahan untuk kebutuhan parkir di daerah wisata Kota Yogyakarta yaitu Alun-alun Utara. Petugas parkir yang tidak resmi belum mengetahui adanya peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Di mana itu merupakan payung hukum bagi penyelenggara parkir dan pengguna jasa parkir. Penyusun menggunakan teori maslahah mursalah, penegakan hukum, dan Sosiologi Hukum Islam serta metode penelitiannya yaitu lapangan (Field research) yang dilaksanakan di Alun-alun Utara Kota Yogyakarta. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sifat penelitian Deskriptif Analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai implementasi perparkiran di Kota Yogyakarta khususnya di Alun-alun Utara. Hasil penelitian bahwa perda perparkiran Kota Yogyakarta khususnya di Alun-alun Utara masih jauh dari harapan masyarakat. Al-Maslahah al-dharuriyah di sini termasuk dalam perkara menjaga harta (hifzdul maal) pengguna jasa parkir seperti hilangnya helm dan kendaraan. Kurangnya penegakan hukum yaitu penegakan hukum yang lemah, karcis parkir oleh pengelola rawan penyimpangan, petugas parkir yang tidak menggunakan atribut resmi, pengguna layanan yang belum taat aturan serta sarana dan fasilitas yang kurang memadai untuk areal parkir di Alun-alun Utara. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam memandang bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan perda tersebut belum terbangun karena sudah menjadi adat kebiasaan (‘urf) terkait perparkiran yang buruk. Pelanggaran dalam akad ini adalah pengelola jasa parkir memanfaatkan ketidaktahuan pengguna jasa parkir untuk mengambil keuntungan, yaitu penyerahan objek akad menimbulkan kerugian maka akad fasid. Seperti karcis yang tidak sesuai dengan perda dan hilangnya helm.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item