SEJARAH LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBATAN-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) D.I. YOGYAKARTA (2001-2020)

Rizki Cahya Permana, NIM.: 17101020002 (2022) SEJARAH LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBATAN-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) D.I. YOGYAKARTA (2001-2020). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (SEJARAH LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBATAN-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) D.I. YOGYAKARTA (2001-2020)) 17101020002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (SEJARAH LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBATAN-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) D.I. YOGYAKARTA (2001-2020)) 17101020002_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia D.I. Yogyakarta didirikan sebagai upaya untuk mengawasi penyebaran produk non-halal dalam ruang lingkup daerah. Mengingat mayoritas masyarakat Yogyakarta adalah muslim, tuntutan jaminan halal baik dari produsen maupun konsumen menjadikan lembaga tersebut penting keberadaannya di daerah dalam membantu efektivitas kerja LPPOM MUI Pusat. Penelitian ini menjelaskan mengenai sejarah perkembangan lembaga khusus di bawah naungan MUI Provinsi, dengan pokok permasalahannya yakni sejarah lembaga, perkembangannya dari tahun-ke tahun sejak didirikan, faktor pendukung dan penghambat, serta peranannya bagi masyarakat di Yogyakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural-fungsional Malinowski. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah meliputi empat tahapan yakni heuristik atau pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, dan penulisan sejarah atau historiografi. Hasilnya adalah LPPOM DIY pada awalnya didirikan atas dasar perasaan tanggung jawab untuk menjamin produk-produk yang ada di Yogyakarta, hingga akhirnya menjadi lembaga pemerhati halal yang dipercaya oleh masyarakat. Disamping itu, lembaga ini telah banyak berkontribusi dalam penerbitan sertifikat halal di wilayah Yogyakarta serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gaya hidup halal. Sebelum adanya label halal, terdapat kewajiban produsen agar memberikan keterangan pada produk yang berupa komposisi atas instruksi Kementerian Kesehatan RI (1985) seperti dengan mencantumkan bahan-bahan yang digunakan, apakah mengandung lemak babi atau tidak, dan lain-lain. Namun hal ini tentu belum dirasa cukup, karena pada umumnya masyarakat tidak selalu melihat detail keterangan suatu produk. Akan tetapi, dengan adanya label halal masyarakat dapat mudah mengenali dan memahami bahwa produk tersebut baik dan halal khususnya bagi umat muslim. LPPOM Provinsi bertugas secara langsung mengatur, mengaudit, dan menerbitkan sertifikat label halal yang beroperasi serta bertugas untuk wilayahnya sendiri seperti halnya di Yogyakarta. Pada perkembangannya, terdapat beberapa perubahan pada prosedur penerbitan sertifikat halal semenjak diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal tahun 2014 serta UU Cipta Kerja tahun 2019.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item