KEBIJAKAN PUBLIK DAN MASLAHAH: STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI’AH KONTEMPORER

Nurul Zhafirah Muslim, NIM.: 23200011042 (2025) KEBIJAKAN PUBLIK DAN MASLAHAH: STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI’AH KONTEMPORER. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PUBLIK DAN MASLAHAH: STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI’AH KONTEMPORER) 23200011042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PUBLIK DAN MASLAHAH: STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI’AH KONTEMPORER) 23200011042_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara yang baru merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tidak hanya merepresentasikan perpindahan administratif, tetapi juga mencerminkan visi pembangunan jangka panjang Indonesia yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan modernitas. Penelitian ini membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui sudut pandang maqasid al-shari’ah kontemporer, dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama: hifz al-mal, hifz al-mujtama’, dan hifz al-bi’ah. Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan IKN memiliki dampak multidimensional yang menyangkut keadilan sosial, distribusi sumber daya, serta kelestarian lingkungan. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan normatif-historis dari dokumen IKN dan wacana maqa>s}id kontemporer, di mana penelitian ini menganalisis sejauh mana kebijakan pembangunan IKN merepresentasikan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap sumber data primer dan sekunder, serta studi-studi akademik yang relevan. Kajian IKN dan mas}lah}ah dikumpulkan menggunakan teknik searching, collection, dan check-list dengan analisis data struktural, historis, dan kritik ideologis. Hasil penelitian menunjukkan pertama, eksistensi mas}lah}ah dalam pengambilan kebijakan publk dalam Islam berperan sebagai prinsip normatif yang menuntun pada tercapainya kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), di mana kebijakan diklaim relevan dengan maslahah jika dilakukan secara partisipatif, transparan, dan berkeadilan. Kedua, kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan prinsip maslahah secara parsial melalui pemenuhan aspek hifz al-mal, hifz al-mujtama’, dan hifz al-bi>’ah, meskipun masih ditemukan tantangan terkait ketimpangan sosial, potensi kerusakan lingkungan, dan keterbatasan partisipasi masyarakat lokal yang menuntut evaluasi secara lebih komprehensif dan partisipatif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item