OTORITAS TRADISIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NO.7 TAHUN 2018 (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH)

Hazmul Fajri, NIM.: 17103070003 (2022) OTORITAS TRADISIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NO.7 TAHUN 2018 (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (OTORITAS TRADISIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NO.7 TAHUN 2018 (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH)) 17103070003_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (OTORITAS TRADISIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NO.7 TAHUN 2018 (PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH)) 17103070003_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini mengkaji tentang otoritas tradisional Kerapatan Adat Nagari (KAN) Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Terhadap Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018). Sistem Pemerintahan Nagari yang dianut oleh masyarakat Minangkabau memberikan ruang yang sangat luas kepada lembaga-lembaga adat. Meski sistem pemerintahan nagari sempat mengalami pasang surut, berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem pemerintahan nagari. Akibatnya seluruh sistem dan sub-sistem kelembagaan yang ada di nagari menjadi tidak tentu arah dan fungsinya. Perda Provinsi Sumatera Barat No.13 Tahun 1983 menjadikan Kerapatan Adat Nagari sebagai pengganti dari lembaga pemerintahan nagari. Dalam Pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini penulis menjadikan Perda Provinsi Sumatera Barat sebagai data primer untuk menjelaskan lembaga dalam Nagari. Untuk memudahkan penulis dalam menelaah sebuah kasus, penulis menggunakan Ahlu alHalli wa al-Aqdi dan Teori kewenangan sebagai alat analisis untuk tugas dan kewenangan serta kedudukan lembaga KAN. Sumber data dari penelitian ini adalah dari berbagai literatur seperti buku-buku, dan penelitian ilmiah seperti jurnal, tesis dan skripsi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga KAN sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari memiliki peran yang sangat penting dalam proses berjalannya pemerintahan nagari, disamping itu lembaga KAN adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat nagari. Kewenangan KAN cenderung lebih luas dan berkuasa dari lembaga pemerintahan nagari. Karakteristik lembaga dalam sistem pemerintahan nagari memiliki kesamaan dengan lembaga Ahlu al-Halli wa al-Aqdi, dimana lembaga ini sangat dominan terhadap kekuasaan eksekutif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item