HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN PSBB/PPKM

Iqbal Katrino, S.H., NIM.: 20203011045 (2022) HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN PSBB/PPKM. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN PSBB/PPKM TESIS) 20203011045_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN PSBB/PPKM TESIS) 20203011045_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia secara konstitusional berkapasitas untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19 yakni dengan UU No. 6 Tahun 2018, namun pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 dan Inmendagri No.15 Tahun 2021 yang kemudian disebut PSBB dan PPKM. Kedua kebijakan turunan dari UU di atas ditengarai secara materil bahwa hak-hak dasar warga negara tidak dipenuhi dalam aturan pelaksana tersebut dan secara formil menyalahi proses legislasi dimana tidak adanya kepastian hukum, oleh karenanya perlu pengkajian lebih lanjut melalui siyāsah dustūriyyah dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (library research), sifat penelitian dekriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer dalam penelitian yaitu peraturan terkait PSBB dan PPKM bahan sekunder dari pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya yang menjadi penjelas dan pendukung sumber-sumber primer. Secara umum, penelitian ini menggunakan kerangka teoritik siyāsah dustūriyyah yang terdapat di dalamnya jaminan hak dasar warga negara (Maqāṣid asy-Syarīʻah) dan asas kepastian hukum. Hasil penelitian ini, pertama,prinsip keadilan, persamaan dan musyawarah dalam kebijakan PSBB dan PPKM tidak terpenuhi tersebab tidak menghadirkan perlindungan, jaminan serta akses terhadapap hak dasar perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur di dalam PP No. 21 Tahun 2020 (PSBB) serta Inmendagri No.15 Tahun 2021 dan Inmedgari No. 24 Tahun 2021 tidak ada satu pasal pun yang menyebut tentang perlindungan dan penjaminan hak-hak dasar warga negara yang terhimpun di dalam lima hal pokok yang terangkum dalam konsep Maqāṣid asy-Syarīʻah. Kedua, Kepastian hukum yang diatur dalam PSBB dan PPKM kaitannya dengan hierarki hukum mengalami pertentangan bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah cenderung berdasarkan kekuasaan, dimana berdasarkan suatu norma objektif harus mengikat pihak yang memerintah dalam kewajibannya memberi hak dasar kepada rakyat, dan berdasarkan norma objektif itu pula, kebijakan PSBB dan PKKM tidak menyebutkan delegasi dari Pasal Undang-Undang mana yang ada di atasnya, terkhusus kebijakan PPKM tidak memiliki konsiderans yang jelas kepada Undang-Undang mana ia menginduk. Oleh karenanya, secara formil regulasi pemerintah dalam pengaturan tentang penanggulangan Covid-19 mengalami cacat formil, sehingga diperlukan penambahan pasal mengenai perlindungan hak-hak dasar warga negara serta perbaikan formil sesuai dengan ukuran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item