KRITIK PERNIKAHAN DINI DI MADURA (Dalam Konteks Keta’atan Bernegara)

Moh. Romli, NIM.: 18200010161 (2021) KRITIK PERNIKAHAN DINI DI MADURA (Dalam Konteks Keta’atan Bernegara). Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (KRITIK PERNIKAHAN DINI DI MADURA (Dalam Konteks Keta’atan Bernegara)) 18200010161_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KRITIK PERNIKAHAN DINI DI MADURA (Dalam Konteks Keta’atan Bernegara)) 18200010161_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini mengkaji tentang kritik pernikahan dini di Madura, dalam konteks ketaatan dalam bernegara, tujuan ini ingin melihat fenomena di dalam masyarakat dari segi sosial, agama dan negara. Hal ini merupakan suatu yang menarik bahwasanya pernikahan dini yang sudah ada peraturannya, yang sudah diatur oleh pemerintah yang seharusnya saling mendukung satu sama yang lain, ternyata di masyarakat masih ada praktek pernikahan dini. Maka dari itu sebagai suatu gejala yang harus di perhatikan dalam menegakan peraturan yang berupa undang-undang pernikahan dini, masyarakat tokoh agama dan pemerintah sebagai pelaksana program-program dalam menjalankan kewenagannya sebagai bangsa Indonesia . Tesis ini menunjukan ada suatu ketidak pahaman masyarakat tentang peraturan penikahan dini yang ada di pulau Madura. Karena di Madura memiliki budaya menikahkan anaknya lebih muda, pada hal banyak tokoh agama di Madura seharusnya paham tentang peraturan undang-undang pernikahan dini yang sudah di sepakati oleh negara untuk dipatuhi oleh masyarakat. Sebab itu masyarakat tidak paham karena pemerintah pusat dan masyarakat tidak memberikan suatu pertemuan. Sehingga banyak masyarakat anaknya yang masih muda ada yang nikah siri oleh oknum yang tidak bertangung jawab, oleh karena itu pemerintah seharusnya sering memberikan penyadaran atau pemberdayaan terhadap masyarakat. Selain ini tesis tentang kritik pernikahan dini menjadi suatu yang melangar undang-undang dalam pernikahan dini, walaupun ada suatu penyebab ataupun VII faktor baik budaya, ekonomi, pendidikan atau ketidak pahaman masyarakat tentang undang-undang maka semua itu sudah melanggar walaupun secara agama melihat dari segi maslahatnya pernikahan dini tapi secara nagara tetap menyalakan peraturan, karena sebab itu semua tokoh agama dan negara harus saling mendukung satu sama yang lain, sehingga tidak ada suatu ketimpangang di masyarakat dalam mengurangi pernikhan dini yang ada di pulau Madura.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item