MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERMENKUM DAN HAM NOMOR 2 TAHUN 2019

Eef Saepul Milah, NIM.: 15370040 (2020) MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERMENKUM DAN HAM NOMOR 2 TAHUN 2019. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img] Text (MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERMENKUM DAN HAM NOMOR 2 TAHUN 2019)
15370040_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB)
[img] Text (MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERMENKUM DAN HAM NOMOR 2 TAHUN 2019)
15370040_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Kondisi tidak harmonis (disharmonis) dalam peraturan perundang- undangan potensinya sangat besar, hal ini terjadi karena banyak produk peraturan yang dihasilkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian lembaga/ instansi yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang- undangan yang jumlahnya banyak, yang menimbulkan terjadinya inflansi jumlah peraturan perundang- undangan yang mengakibatkan tumpang tindih peraturan yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Sehingga pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2019 yang berisi kewenangan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan mediasi terhadap peraturan perundang- undangan yang mengalami konflik vertikal maupun horizontal materi atau kewenangan suatu peraturan. Bagaimana praktik mediasi dalam menanggulangi disharmoni peraturan di Kemenrian Hukum dan HAM, apakah praktik mediasi di Kementrian Hukum dan HAM sudah sesuai dengan konsep maslahat dalam hukum Islam. Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka dengan studi literatur, dengan membaca berbagai sumber bacaan. Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang- undangan. Penelitian ini bersifat deskripsi- analitis, yaitu menggambarkan praktik mediasi penyelesian disharmoni perundang- undangan di Kementrian Hukum dan HAM dalam prespektif maslahat. Hasil penelitian menunjukan, bahwa praktik mediasi di Kementrian Hukum dan HAM mempunyai SOP dalam peraktiknya, tahapan- tahapannya sedikit berbeda dengan iii mediasi yang biasa dilakukan. Dalam analisis penelitian ini menunjukan bahwa proses mediasi (non-litigasi) merupakan proses pengharmonisasian terhadap peraturan perundang- undangan yang sudah di sahkan, yang dapat mempersingkat waktu dan murah dengan pendekatan win- win solution, yang memberikan dampak kemaslahatan kepada semua orang. Contoh kasus penyelesian disharmoni Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 31 dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau, setelah melalui mediasi dan pengkajian bersama, menghasilkan berupa poin- poin kesepakatan bersama.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
Uncontrolled Keywords: Disharmoni, Peraturan Perundang- undangan, Mediasi
Subjects: Hukum Tata Negara
Divisions: Bulletin
Depositing User: S.Sos Sofwan Sofwan
Date Deposited: 23 Jun 2022 11:53
Last Modified: 23 Jun 2022 12:11
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51247

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum