HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021)

Mardiana Rahmawati, NIM.: 18103080060 (2022) HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021)) 18103080060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021)) 18103080060_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi dan investasi dengan mengusung sistem blockchain yang bersifat desentralisasi. Eksistensi blockchain menandai perkembangan dunia teknologi yang semakin masif. Fenomena ini menuntut hukum Islam untuk merespon legal status dari cryptocurrency, yang akan memberikan rasa aman kepada kaum muslim dalam bermumalah. Selanjutnya, beberapa pendapat datang dari pandangan ulama dan fatwa organisasi Islam yang secara khusus mengkaji dan membahas tentang hukum cryptocurrency. Diantaranya adalah keputusan PWNU Jawa Timur yang menetapkan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan untuk diniagakan karena tidak termasuk dalam kategori sil‘ah atau komoditas secara syarak. Pendapat berbeda datang dari PWNU DI. Yogyakarta yang menetapkan bahwa cryptocurrency diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (aṡ-ṡaman) maupun sebagai komoditas (al-muṡman). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul pemasalahan yaitu metode yang digunakan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta dalam memandang cryptocurrency dan analisis perbedaan putusan Bahtsul Masa’il antara PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta tentang cryptocurrency sebagai alat transaksi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan hukum normatif (doctrinal). Sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap sumber penelitian. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil putusan Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta tentang cryptocurrency sebagai alat transaksi memiliki persamaan yaitu menggunakan metode ilḥaqī. Sedangkan, perbedaan yang dapat ditemukan terletak pada kitab-kitab rujukan yang digunakan. PWNU Jawa Timur memutuskan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan karena tidak masuk dalam kategori ‘ain musyahadah dan sya‘in mauṣūf fī aż-żimmah. Sedangkan PWNU DI. Yogyakarta memutuskan bahwa cryptocurrency diperbolehkan karena telah memenuhi syarat, baik sebagai alat tukar (aṡ-ṡaman) maupun sebagai komoditas (al-muṡman) di antaranya: memiliki manfaat (muntafa‘), bisa diserahterimakan (maqdur ‘alā taslimih) dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (ma‘lūman lil ‘aqidayn). Hal ini mengecualikan berbagai varian cryptocurrency yang tidak memenuhi beberapa syarat tersebut

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item