TINJAUAN SIYASAH QADHA’IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ARIEF BUDIMAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020)

Hanum Andriyani, NIM.: 18103070067 (2022) TINJAUAN SIYASAH QADHA’IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ARIEF BUDIMAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (TINJAUAN SIYASAH QADHA’IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ARIEF BUDIMAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020))
18103070067_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (TINJAUAN SIYASAH QADHA’IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ARIEF BUDIMAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 123-PKE-DKPP/X/2020))
18103070067_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Hingga saat ini masih marak terjadinya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Melihat pada kondisi tersebut, tentunya berimplikasi terhadap kualitas dan integritas Penyelenggara Pemilu. Lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai kelembagaan etik menjadi langkah progresif untuk membangun dan meningkatkan kualitas, integritas dan kredibilitas dari Penyelenggara Pemilu. Pada tahun 2021, putusan DKPP terhadap Ketua KPU Arief Budiman menimbulkan kontroversi. Dalam putusan tersebut, Arief dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Pada penelitian ini, Penulis memiliki dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana penafsiran majelis DKPP terhadap putusan yang memberhentian Ketua KPU Arief Budiman. Kedua, bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Berkaitan dengan sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu cara dengan menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang membahas mengenai pokok permasalahan. Hasil penelitian terhadap penelitian ini yaitu, Penerapan hukum metode interpretasi yang diterapkan melalui Pertimbangan Majelis DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik dalam Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 menggunakan beberapa metode penafsiran. namun secara keseluruhan metode yang digunakan adalah metode penafsiran sistematis. Dapat dikatakan demikian karena, majelis DKPP mempertimbangkan seluruh putusannya tidak hanya menggunakan Peraturan DKPP namun juga Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan seperti UU Administrasi Pemerintahan. Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 sesungguhnya telah sesuai dengan perspektif siyasah qadhaiyyah. DKPP memiliki hak untuk menolak, menerima suatu laporan yang telah dilaporkan oleh Pengadu dengan berdasarkan pada alasan dan bukti yang jelas. DKPP dalam putusan a quo sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan pertimbangan dan sebab hukum kenapa permohonan tersebut diterima. Untuk itu, adanya pengabulan permohonan tersebut disertakan dengan dalil-dalil tertentu. Terdapat lembaga peradilan yang serupa terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu wilayah al-hisbah. DKPP dan wilayah al-hisbah pada dasarnya memiliki kesamaan seperti melakukan pengawas dan menangani kasus yang terkait dengan pelanggaran etika dan moral atau menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Namun wilayah al-hisbah memiliki kewenangan yang lebih luas yakni mengawasi semua aktifitas manusia, khususnya umat Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, rumah tangga dan etika, sedangkan DKPP hanya memiliki kewenangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
Uncontrolled Keywords: Kode Etik, Penafsiran, Siyasah Qadha’iyyah
Subjects: Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (S-1)
Depositing User: S.Sos Sofwan Sofwan
Date Deposited: 01 Jul 2022 14:24
Last Modified: 01 Jul 2022 14:24
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51450

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum