TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI BPSK DALAM UPAYA MENINGKATKAN GERAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nanda Amaliah Sudrajat, NIM.: 15380032 (2022) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI BPSK DALAM UPAYA MENINGKATKAN GERAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI BPSK DALAM UPAYA MENINGKATKAN GERAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 15380032_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI BPSK DALAM UPAYA MENINGKATKAN GERAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) 15380032_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum konsumen di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia pertama kali dimotori oleh lembaga swadaya perlindungan konsumen – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang dibentuk pada tahun 1973. Adanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Y dan BPSK Kota Yogyakarta berperan penting untuk meneruskan perjuangan sebelumnya dalam Gerakan Perlindungan Konsumen dengan harapan kontribusi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut tidak keluar dari kaidah hukum islam dan menciptakan kesejahteraan ummat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Disperindag DIY dan partisipasi BPSK Kota Yogyakarta dalam meningkatkan gerakan perlindungan konsumen, serta mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran Disperindag DIY dan partisipasi BPSK Kota Yogyakarta dalam meningkatkan gerakan perlindungan konsumen Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni menjelaskan mengenai mekanisme peran yang dilakukan oleh Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta. Selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan teori peran dan teori maslahah. Peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan melakukan proses observasi, wawancara, dan observasi ke Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta telah menjalankan perannya sebagai lembaga Perlindungan Konsumen. Akan tetapi pengoptimalan BPSK Kota Yogyakarta dalam eksistensinya masih dibilang kurang hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BPSK. Implementasi peran yang dilakukan oleh Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta tekait upaya meningkatkan gerakan perlindungan konsumen telah mencapai kemaslahatan dan memenuhi hifdz nafs, hifdz al aql, dan hifdz al-mal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item