PERLINDUNGAN DAN PERMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Habibullah Sukma, S.H., NIM.: 19203012007 (2022) PERLINDUNGAN DAN PERMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN DAN PERMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI) 19203012007_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN DAN PERMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI) 19203012007_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Ketidakberdayaan Petani dalam menghadapi bencana alam dan gagal panen, sehingga Pemerintah Aceh memberikan kebijakan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani yang diatur berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam hal ini pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberdayakan para petani untuk mewujudkan kesejahteraan bagi petani, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Petani Aceh Menurut Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2) Bagaimana Perspektif Maqashid Syariah dalam Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian library research dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder dalam pengumpulan data yang digunakan studi pustaka dan studi Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 perlindungan dan pemberdayaan petani. Adapun sebagai data pendukung penelitian ini digunakan wawancara dengan Muhammad Yasir Yusuf sebagai penggagas sistem asuransi pertanian syariah bentuk perlindungan dan pemberdayaan Petani di Aceh. Faktor pendukung dan penghambat terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani. Setelah data diperoleh maka dianalisis yang bersifat deduktif yaitu menganalisis data secara umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus. Hasil penelitan ini menyimpulkan bahwa, 1) Hadirnya kebijakan pemerintah Aceh dalam hal perlindungan dan pemberdayaan petani yang diatur berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, penyediaan prasarana dan produksi pertanian, penyediaan lahan pertanian, ganti rugi akibat gagal panen, pendidikan dan pelatihan serta program asuransi pertanian yang merupakan strategi dan kebijakan pemerintah Aceh dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan membantu petani Aceh dengan menghadapi perubahan iklim tidak menentu dan kerentanan bencana alam 2) Kebijakan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sejalan dengan perspektif maqashid syariah pemikiran Imam asy-Syatibi hifdzu din (Melindungi agama) dan hifdzu mal (melindungi harta) Pasal 2 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2020 pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pertanian harus berasaskan pada keislaman, kemandirian, kebermanfaatan. Dalam hal ini mewujudkan kedaulatan dan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Petani yang baik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item