KEBIJAKAN CARRY OVER DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Muhammad Umar Al Farouq, NIM.: 17103070050 (2022) KEBIJAKAN CARRY OVER DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN CARRY OVER DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 17103070050_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN CARRY OVER DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 17103070050_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Legislasi di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan salah satunya yaitu sistem keberlanjutan (carry-over) untuk RUU. Carry over merupakan sebuah mekanisme pewarisan RUU dari masa periode DPR sebelumnya menuju periode selanjutnya. Kebijakan carry over mulai berlaku sejak ditetapkannya UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan. Lebih jelas kebijakan carry over terlegitimasi dalam pasal 71A Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kebijakan carry over memiliki 2 (dua) tujuan, yakni: 1) efektifitas anggaran dan 2) keberlanjutan RUU. Kedua tujuan ini merupakan permasalahan yang menyangkut masyarakat luas, sehingga, penting untuk mengkaji penerapannya kebijakan carry over agar implikasi (dampak) dari kebijakan dapat dirasakan masyarakat luas, terkusus dengan kacamata maslahah mursalah. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode kepustakaan (library research) berlandaskan sumber data primer yaitu Undang-Undang, dan buku, jurnal, artikel, karya ilmiah mapun naskah akademik yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskripstif-analitis dengan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini berkesimpulan pada tujuan kebijakan carry over telah sesuai dengan konsep maslahah, yaitu: 1) hifdz maal (efektifitas anggaran), 2) hifdz nafs (keberlanjutan RUU). Walaupun telah sesuai dengan konsep maslahah, namun dalam penerapannya kebijakan carry over belum memberikan ke-maslahatan pada masyarakat. Maka dari itu, kebijakan carry over perlu menimbang syarat-syarat malahah mursalah yakni: 1) kemaslahatan bersifat hakiki (pasti) 2) kemaslahatan bersifat universal dan 3) kemaslahatan tidak bertentangan dengan tata hukum, nash, serta ijma’. Melihat penerapannya, kebijakan carry over perlu dibenahi dan disempurnakan agar dapat memberikan ke-maslahatan pada masyarakat luas.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item