PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI SAAT COVID-19 BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA, LAPAS KELAS IIB SLEMAN DAN BAPAS KELAS I YOGYAKARTA

Eva Rizqiandra, NIM.: 18103040046 (2022) PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI SAAT COVID-19 BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA, LAPAS KELAS IIB SLEMAN DAN BAPAS KELAS I YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI SAAT COVID-19 BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA, LAPAS KELAS IIB SLEMAN DAN BAPAS KELAS I YOGYAKARTA) 18103040046_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI SAAT COVID-19 BAGI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA, LAPAS KELAS IIB SLEMAN DAN BAPAS KELAS I YOGYAKARTA) 18103040046_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkan melalui program asimilasi dan integrasi atau pembauran narapidana dalam masyarakat. Salah satu bentuknya yakni pembebasan bersyarat. Pada kenyataannya tidak mudah bagi narapidana yang dikembalikan ke masyarakat untuk segera membaur dan diterima oleh semua kalangan masyarakat. Akan ada saja suatu kalangan atau individu tertentu dari masyarakat yang akan selalu memiliki stigma tertentu terhadap narapidana tersebut. Kekhawatiran bahwa narapidana belum sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri dan menimbulkan pengulangan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan mengangkat data secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, dan Bapas Kelas I Yogyakarta dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara di tempat penelitian tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teori yang digunakan adalah teori pemidanaan dan teori restorative justice. Pelaksanaan pembebasan bersyarat saat Covid-19 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman berjalan sesuai dengan peraturan yang ada walaupun dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Sleman belum menggunakan peraturan terbaru yang dianjurkan yaitu Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat saat Covid-19 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat hanya 3% saja narapidana yang mengusulkan pembebasan bersyarat namun tidak dapat tersealisasikan. Beberapa kendala dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman diantaranya: a) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak menunjukkan perilaku yang baik; b) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak ada penjamin; c) Keberadaan penjamin di luar kota; d) Minimnya pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai penjamin; e) Stigma masyarakat terhadap bekas narapidana, f) Rendahnya kualitas SDM pegawai. Proses pembimbingan Bapas Kelas I Yogyakarta yang diberikan kepada klien pemasyarakatan lebih difokuskan pada penguatan basis finansial klien pemasyarakatan, hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang rentan akan terjadinya kejahatan dapat memotivasi klien pemasyarakatan untuk mengulang kembali perbuatannya. Dari banyaknya narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat melanjutkan pembimbingan di Bapas Kelas I Yogyakarta tahun 2021 hanya 4% saja yang melakukan residivis dalam artian gagal pembebasan bersyarat. Beberapa kendala dalam proses pembimbingan pembebasan bersyarat diantaranya: a) Keterbatasan jumlah petugas Bapas; b) kendala berkomunikasi dengan klien pemasyarakatan; dan c) Terbatasnya anggaran.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item