AKTUALITAS URUSAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIʻAH

Hanif Fudin, S. H., NIM.: 19203012061 (2022) AKTUALITAS URUSAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIʻAH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (AKTUALITAS URUSAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIʻAH) 19203012061_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (AKTUALITAS URUSAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIʻAH) 19203012061_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (11MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah sub-ordinat ketatanegaraan Indonesia yang keberadaannya berpijak dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti tahun 1755. Dalam perkembangannya, pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan modern yang dilegalisasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang a quo memuat legal affirmative yang berpijak pada artikulasi hukum atas sistem demokrasi sebagai entry point urusan keistimewaan Yogyakarta yang mencakup urusan tentang Gubernur dan/atau Wakil Gubernur (pengisian jabatan an sich), kelembagaan pemerintahan, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. Kendatipun demikian, sistem demokrasi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam undang-undang a quo memuat watak individualistik; alih-alih universal, karenanya justru menguatkan soft democracy yang berimplikasi pada nir-konstruksi substantif demokrasi sehingga pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kurang mengakomodasi kemaslahatan. Ihwal tersebut adalah cerminan ambiguitas normatif (geschidj van normen) atas sistem demokrasi yang melegitimasi urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan penelitian ini, oleh karenanya secara metodologis tesis ini adalah penelitian hukum normatif-doktrinal dalam spektrum social-legal disertai aspek pendekatan yuridis-normatif; pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan disertai teknik snowball. Adapun ihwal metode analisis penelitian menggunakan basis metode IRAC (Issue, Rule, Application, Conclution), sehingga metode analisisnya mencakup metode analisis konten, disertai teknik deskriptif hukum. Berdasarkan muatan permasalahan akademik dalam tesis ini, adalah penting untuk menelaah aktualitas urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif maqasid asy-syariʻah. Karenanya peneliti berupaya melakukan telaah atas urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka otonomi khusus; rekonstruksi sistem demokrasi dalam kerangka hikmat kebijaksanaan Pancasila melalui peninjauan konstitusionalitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia an sich. Konsep demokrasi yang dihasilkan dalam peninjauan konstitusionalitas mengarah kepada muatan maqasid asy-syariʻah cum-rechtsidee dalam sistem demokrasi urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid asy-syariʻah dalam sistem demokrasi pada dasarnya termuat di dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang sistem demokrasi a la Yogyakarta adalah demokrasi komunalistik berbasis hikmat kebijaksanaan disertai nilai local wisdom.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item