IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KLATEN

Muhammad Reza Lukman Hakim, NIM.: 09340080 (2013) IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KLATEN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KLATEN)
09340080 - File 1.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img] Text (IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KLATEN)
09340080 - File 2.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (790kB) | Request a copy

Abstract

Pelayanan Publik merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kaitannya dalam pelayanan publik perizinan, Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan tertib perizinan, namun penyelenggaraan pelayanan publik dibidang perizinan seringkali mendapat sorotan negatif dikarenakan sistem pelayanan perizinan yang berbelit-belit dan waktu penyeleseian perizinan yang lama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, bagaimanakah penerapan asas-asas perizinan dan non perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten menurut Perda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten? dan bagaimanakah implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten? Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten tersebut, maka penyusun menggunakan studi lapangan (field research), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap Implementasi Perda Nomor 13 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Demi mendapatkan validitas data dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa metodologi antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian penyusun lakukan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu sudah dilaksanakan tepat asas, lebih jelasnya asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas kesamaan hak, asas kesamaan hak dan kewajiban, asas keprofesionalan, asas partisipatif, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas ketepatan waktu, asas kecepatan, asas kemudahan dan asas keterjangkauan yang sesuai dengan struktur kinerja pelayanan publik yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditingkatkan lagi dalam pelayanan publik. Adanya sertifikat ISO masuk dalam kategori 10 besar terbaik Nasional dalam pelayanan perizinan, membuktikan bahwa Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten memberikan pelayanan yang maksimal, efisien, murah dan tepat, dan dengan itu Kantor Pelayanan Terpadu telah memberikan pelayanan publik secara prima bermoto “Kepuasan Anda Adalah Tujuan Kami”.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. dan Ratnasari Fajariya Abidin, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords: Pelayanan Publik, Perizinan Kantor, Perda No. 13 Tahun 2007,
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Muh Khabib SIP.
Date Deposited: 03 Aug 2022 11:07
Last Modified: 03 Aug 2022 11:07
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52409

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum