KEBIJAKAN POLITIK-EKONOI\H PEMERINTAHAN SULTAN ALAUDDIN KHALJI DI INDIA (1296-1316 M)

HATMINI, NIM. 01120812 (2005) KEBIJAKAN POLITIK-EKONOI\H PEMERINTAHAN SULTAN ALAUDDIN KHALJI DI INDIA (1296-1316 M). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN POLITIK-EKONOI\H PEMERINTAHAN SULTAN ALAUDDIN KHALJI DI INDIA (1296-1316 M) 0112812_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN POLITIK-EKONOI\H PEMERINTAHAN SULTAN ALAUDDIN KHALJI DI INDIA (1296-1316 M) 0112812_Bab II_Bab III_Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (9MB)

Abstract

Dinasti Khalji merupakan masa transisi Dinasti Awal Kekuasaan Turki di India yang ditandai dengan langkah proses "indianisasi kesultanan Delhi". Setelah kesuksesan pemerintahan Aibek, Ilthutmish, dan Balban di masa Awal Kekuasaaaan Turki, kondisi India sangat memperihatinkan sebab tidak adanya kesatuan politik. Keadaan ini yang mengawali Iahimya bangsawan Khalji tampil sebagai pemegang kekuasaan politik. Keterpurukan negara terutama dalam bidang ekonomi menyebabkan munculnya antagonisme politik yang berkepanjangan. Kenyataan bahwa perekonomian negara dalam keadaan porak poranda. Negara diperintah oleh penguasa yang mengutamakan kepentingan individu, akibatnya rakyat menanggung penderitaan. Ancaman orang-orang Mewat dari Utara yang menyerang pusat kota Delhi menyebabkan kondisi ekonomi, politik, dan keamanan sangat buruk. Melihat kondisi demikian, membangkitkan Alauddin untuk andil dalam bidang politik dengan jalan merebut kekuasaan dari Sultan Jalaluddin Khalji (pamannya sendiri). 1 Demi kepentingan rakyat, kondisi politik-ekonomi yang telah hancur di masa pendahulunya, dan perjuangan Alauddin dalam merebut kekuasaan memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Usaha yang dilakukan sebagai program utama dalam membina pemerintahan adalah memperbaiki sirkulasi ekonomi negara. Akibat faktor internal menharuskan Alauddin melakukan konsolidasi terhadap para penguasa daerah dengan memperbaiki sistem perekonomiannya. Aksi pemberontakan yang menurut Alauddin, mengahalangi kemajuan pembinaan ekonomi, langsm1g diselesaikan. Adanya faktor ekstemal memotivasi Alauddin untuk mengadakan pertahanan dengan memilih tentara­secara efektif, dan melengkapi persenjataan perang, hal ini, membutuhkan dana yang banyak. Pembinaan ekcnomi merupakan syarat atau menjadi "Conditio sine quo non "(kondisi yang hams ada) dalam bidang stabilitas politik daiam maupun luar negeri. Kebenaran ini dibuktikan oleh Alauddin secara praktis dengan perbuatan nyata bahwa dalam membina stabilitas ekonomi Alauddin melakukan management secara konsekuen. Pemerintahan Sultan Alauddin nampak jelas perhatiannya pada bidang ekonomi dan politik, yang keduanya merupakan unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam membangu dan memelihara eksistensi negara. Fenomena tersebut menyebabkan kebijakan-kebijakan yang hams diterapkan oleh seorang penguasa, demi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara Sultan Alauddin memberlakukan dua kebijakan pokok yakni kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Adapun kebijakan lain yang diterapkan adalah merupakan pengembangan dari kebijakan pokok.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item