PERILAKU POLITIK NAHDLATUL ULAMA (NU) PADA TAHUN 1952-1965

Anjar Junaedi, NIM.01120596 (2005) PERILAKU POLITIK NAHDLATUL ULAMA (NU) PADA TAHUN 1952-1965. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERILAKU POLITIK NAHDLATUL ULAMA (NU) PADA TAHUN 1952-1965) 01120596_Bab I_Bab V_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERILAKU POLITIK NAHDLATUL ULAMA (NU) PADA TAHUN 1952-1965) 01120596_Bab II_Bab III_Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Aktivitas politik NU menjelang pemilihan umum pertama tahun 1955, bahwa NU selalu berusaha menerapkan legitimasi politiknya dengan menunjukkan sikap akomodasionis terhadap pemerintah. NU juga berusaha berkoalisi dengan golongan nasionalis yaitu PNl (Partai Nasionalis lndonesia) agar mendapat peran politik dalarn pemerintahan. Hal ini terlihat ketika NU menunjukkan sikap yang kurang serasi dcngan Masyurni dan pada akhirnya NU ke l uar dari Masyurni. Dal am Muktamar ke-19 yang berlangsung di Palembang tahun 1952 secara resrni NU menyatakan keluar dari Masyurni dan membentuk partai politik yang independen yaitu partai NU. Untuk mengaktualisasikan peran politiknya, ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan pcmilu yang pertama tahun 1955, NU menjadi salah satu partai yang berpartisipasi di dalamnya. NU berhasil menepati posisi ke tiga setelah PNI dan Masyumi. Pemilihan umum tersebut merupakan momen yang sangat penting bagi NU untuk membuktikan bahwa basis massa NU cukup besar dan kuat. Demikian pula ketika pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, kedekatannya dengan presiden Soekarno, telah menjadikan NU berhasil mempertahankan eksistensinya dalam pemerintahan, meskipun peran politiknya kurang begitu berarti di tengah kekuatan Soekamo dan komunis Adanya kolaborasi yang kuat antara NU dan Seokarno ini, telah menyebabkan aliansi antara dua subkultur politik paternalistik, yang dianut oleh NU dan Soekarno. Dalam merangkul NU, Soekarno cukup merangkul sejumlah tokoh-tokoh senior NU, dan bagi NU untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya cukup merangkul Seokarno. Sikap dan perilaku politik NU semacam ini sebagai respon terhadap problematika dan perkembangan politik yang dihadapi, baik dalam hubungannya dengan sesama kekuatan politik Islam yang lain, maupun ketika berhadapan dengan otoritas kekuasaan pemerintah. Sikap akomodasionais lebih banyak diterapkan ketika berhadapan dengan otoritas kekuasaan, sedangkan sesama kekuatan politik Islam sering menunjukkan sikap berbeda, bahkan bersimpangan jalan. Dalam merespon situasi NU menggunakan pertimbangan pada nilai-nilai keagamaan yang dianutnya dengan menggunakan kaidah _fiqh. Kaidah jiqh membawa konsekuensi terhadap pengambilan kebijakan politik NU yaitu lebih menekankan perlunya bersikap hati-hati, luwes, dan memilih jalan tengah, karena pendekatan ini tidak begitu membahayakan dibanding sikap memusuhi dan konfrontatif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item