KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: PERSPEKTIF UTILITARIANISME

Mukhtar Saifuddin, NIM.: 20205011002 (2022) KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: PERSPEKTIF UTILITARIANISME. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: PERSPEKTIF UTILITARIANISME) 20205011002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: PERSPEKTIF UTILITARIANISME) 20205011002_BAB-II_s.d sebelumpenutup.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Munculnya teknologi yang berbasis internet menciptakan media baru yang sering disebut sebagai media sosial. Pada penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan apa saja yang ada dipikirannya, baik untuk hiburan maupun untuk menyampaikan pendapat. Akan tetapi, dengan adanya UU ITE sebagai payung hukum yang mengatur teknologi internet memberikan dampak yang besar bagi kelangsungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Apalagi dengan hadirnya beberapa pasal yang dinilai multitafsir membatasi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara luas mengenai UU ITE sekaligus penerapannya dan mengetahui batasan kebebasan berpendapat di media sosial dalam penerapan UU ITE. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan teks UU ITE sebagai sumber primer. Metode dalam mengumpulkan data menggunakan dokumentasi dengan mengumpulkan literatur-literatur terkait tema pembahasan. Dari data-data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif dan analitis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan filsafat moral Utilitarianisme Jeremy Bentham. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, pertama, UU ITE sebagai cyberlaw yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat untuk selalu menerapkan moral dan etika dalam menggunakan media sosial. Akan tetapi pada penerapan hukum tersebut menimbulkan banyak sekali problem, khususnya dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. Hal tersebut dikarenakan ketidak jelasan batasan terkait delik aduan dan UU ITE masih belum detail di dalam pasalpasalnya yang menyebabkan multitafsir. Kedua, dilihat dari beberapa kasus yang ada seperti kasus Baiq Nuril, Prita Mulyasari dan Jerinx, penggunaan kebebasan berpendapat di media sosial telah memenuhi prinsip utilitas. Jika dilihat dari perspektif utilitarianisme, maka perbuatan yang mereka lakukan pada dasarnya mampu untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Akan tetapi justru di dalam penerapan pasal UU ITE mengakibatkan kriminalisasi terhadap mereka. Tentu hal ini menjadi gambaran bagi kita mengenai bagaimana kondisi penerapan pasal multitafsir terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item