METAMORFOSIS GERAKAN ISLAM POLITIK RESPON GERAKAN ISLAM TERHADAP PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1971-1990

ADI SUHAEDI - NIM. 04121773, (2011) METAMORFOSIS GERAKAN ISLAM POLITIK RESPON GERAKAN ISLAM TERHADAP PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1971-1990. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (METAMORFOSIS GERAKAN ISLAM POLITIK RESPON GERAKAN ISLAM TERHADAP PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1971-1990 ) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (507kB) | Preview
	Text (METAMORFOSIS GERAKAN ISLAM POLITIK RESPON GERAKAN ISLAM TERHADAP PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1971-1990 ) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (185kB)

Abstract

Secara umum menurut Abdullah Ahmed An-Na'im Islam politik dapat didefinisikan sebagai mobilisasi identitas Islam untuk mencapai sasaran dan kebijakan publiknya, baik itu menyangkut masyarakat Islam sendiri, ataupun dengan masyarakat lain. Menurut pemaknaan ini, Islam politik bukanlah hal yang baru, tidak temporal, dan tidak selalu negatif. Sebenarnya mobilisasi identitas Islam untuk memperoleh sasaran tersebut, tentu saja terkait dengan hak legitimate penduduk muslim untuk menentukan nasib mereka sendiri. Oleh karena itu, persoalan yang perlu disikapi adalah apa yang menjadi sasaran khusus kebijakan politik tersebut, dan bagaimana sasaran ini diwujudkan. Dalam kasus di Indonesia, quot;Islam Politik quot; dihadapkan dengan quot;Islam kultural quot; yang seakan terjadi dikotomi antara keduanya. Namun jika menurut pemaknaan Ayzumardi Azra bahwa Islam politik yakni Islam yang muncul atau ditampilkan sebagai kerangka atau basis ideologi politik, yang kemudian dapat menjelma dalam bentuk partai politik. Lebih tegas lagi Islam politik adalah Islam yang berusaha diwujudkan dan diartikulasikan dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada wilayah eksekutif dan legislatif. Atau memakai kerangka sejarawan MGS Hodgson quot;Islam politik quot; adalah quot;Islamdom quot; Islam yang mengejawantahkan dalam bentuk kekuasaan politik. Yang dimaksudkan penulis dalam kajian ini adalah, upaya untuk mengurai dan menangkap pola hubungan gerakan Islam politik dalam dimensi diakronik seiring dengan perkembangan kekuasaan dan politik di Indonesia, di mana Islam menjadi salah satu bagian di dalamnya. Batasan tahun 1971-1990 merupakan keunikan tersendiri, jika dikaitkan dengan rentang waktu yang begitu panjang atas gerakan Islam. Di sisi munculnya pemerintahan Orde Baru dengan kebijakan developmentalismenya untuk memakasa semua kekuatan termasuk Islam politik di dalamnya yang sebelumya eksis untuk takluk dan mengikuti kemauan otoriter negara. Di satu sisi lain, perubahan besar terjadi menjelang akhir tahun 1970-an dan mulai berkembang pesat pada pertengahan tahun 1980-an. Setelah Orde Baru didirikan, dengan politik diresturkturasi, agama secara pelan-pelan tidak lagi mengalami politisasi. Dengan adanya kontrol yang sangat ketat terhadap masyarakat sipil, negara secara konsisten berusaha menjegal setiap usaha dari siapapun untuk menggunakan agama sebagai basis ideologi, atau untuk menciptakan struktur kekuatan politik. Munculnya gerakan pemikiran tidak lepas sebagai konsekuensi kebijakan pemikiran Islam politik oleh Orde Baru atau tidak, di tahun 1970-an oleh aktivis muslim baru berusaha untuk mengembangkan format politik Islam yang lebih memperhatikan substansi dari pada bentuk. Dengan model dasar seperti ini, mereka berharap agar soal ke Islaman dan ke Indonesiaan, dua unsur penting yang telah memberikan legitimasi kultural dan struktural bagi konstruk negara maupun bangsa, dapat disintesakan dan diintegrasikan dengan baik. Di pertengahan tahun 1980-an, hubungan Islam dan negara mulai mencair lebih akomodatif dan integratif, ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam, serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian besar masyarakat Islam. Pada wilayah yang bersifat struktural, kultural, legislatif, maupun infrastruktur, yang pada tahun 1960-an berjalan lambat, namun pada pertengahan tahun 1980-an sejumlah aktivis Islam menempati posisi penting di birokrasi dan partai. Perubahan signifikan tersebut terasa sangat berarti jika dilihat strategi politik Islam di masa lalu yang ditandai oleh dua karakter utama: pertama, politik partisan, dan yang kedua: parlemen sebagai satu-satunya medan perjuangan. Yang pertama erat kaitannya dengan pengelompokan Islam sebagai kategori kekuatankekuatan politik misalnya (Masyumi, NU, PSII). Sedangkan yang kedua, melihat pada kenyataan pendekatan politik Islam bersifat monolitik. Hal ini dalam pengertian bahwa, cita-cita politik Islam lebih banyak diperjuangkan lewat parlemen. Sementara sasaran lain, yang mungkin secara makro, politik lebih strategis kurang diperhatikan. Karenanya, dapat difahami jika kegiatan-kegiatan NU dan Muhamdiyah yang sifatnya non politik tidak mempunyai makna politik yang lebih strategis. Hingga kemudian strategi politik Islam yang dikembangkan oleh generasi baru muslim lebih bersifat inklusif, dan integratif, serta merumuskannya dalam kerangka cita-cita bersama masyarakat Indonesia keseluruhan. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item