KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK MUSLIM-TIONGHOA DI YOGYAKARTA PASCA REFORMASI 1998-2008

AHMAD SIDIK TRI HARYANTO - NIM. 04121950, (2011) KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK MUSLIM-TIONGHOA DI YOGYAKARTA PASCA REFORMASI 1998-2008. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK MUSLIM-TIONGHOA DI YOGYAKARTA PASCA REFORMASI 1998-2008) BAB I,V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK MUSLIM-TIONGHOA DI YOGYAKARTA PASCA REFORMASI 1998-2008) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (376kB)

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di bumi nusantara ini bukan hanya kebudayaan asli Indonesia melainkan juga ada kebudayaan luar yang turut memperkaya kebudyaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). salah satu kebudayaan luar yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah kubudayaan Tionghoa, baik yang beragama muslim maupun non muslim. Tidak ada catatan pasti, kapan tepatnya orang-orang Tionghoa untuk pertama kali datang ke negeri Indonesia (Nusantara). Namun yang pasti bangsa Tionghoa telah ribuan tahun mengunjungi kepulauan Nusantara. Salah satu catatan-catatan tertua ditulis oleh seorang agamawan, I Ching pada abad ke-7. I Ching ingin datang ke India untuk mempelajari agama Buddha dan menyusuri Siam, Semenanjung Indocina, Semenanjung Melayu dan akhirnya tiba di Nusantara untuk belajar bahasa Sansekerta. Dalam sejarahnya, orang-orang Tionghoa memang telah lama tinggal di Indonesia. Hanya saja warga Tionghoa ini seringkali di tempatkan diluar, dan mereka adalah kaum yang mendapat lebel non-pribumi, warga Tionghoa acap kali tidak diperdulikan oleh penduduk asli Indonesia karena etnis Tionghoa memang merupakan kaum minoritas yang jumlahnya terbilang cukup sedikit di negeri berpenduduk lebih dari dua ratus juta ini. Selama bertahun-tahun sebelum reformasi 1998, pemerintah RI sering membuat berbagai kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa baik yang beragama muslim maupun non muslim, puncaknya terjadi kerusuhan pada tahun 1998. Namun seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan etnis Tionghoa ini mulai di akui oleh masyarakat asli Indonesia, terutama pasca-reformasi 1998. Hal ini di tandai dengan adanya beberapa aturan yang membelenggu warga Tionghoa telah di cabut. Sejak saat itu hari raya imlek bebas dirayakan dan adanya peringatan dalam menyambut hari raya yang dianggap penting oleh kaum Tionghoa ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi ini merasa perlu untuk mencoba melihat lebih jauh bagaimana kehidupan sosial politik etnis muslim Tionghoa di Yogyakarta pasca-reformasi yang hidup dinamis dengan warga pribumi di bandingkan dengan kota-kota lain. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih pluralis, demokratis, dan berwawasan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder, serta studi lapangan (field research), dengan menggunakan tekhnik dokumentasi, wawancra, dan observasi berupa pengamatan secara langsung terhadap aktivitas warga muslim Tionghoa itu sendiri. Sementara literatur primer berupa karya-karya yang terkait dengan kewarga negaraan etnis Tionghoa baik dalam buku, jurnal, maupun artikel, dan sumber pendukung berupa buku-buku, literatur, dokumen, majalah dan sumber kepustakaan lainnya yang di tulis oleh para sejarawan, khususnya yang terkait dengan permasalahn. Sementara sifat penelitian ini berupa deskriptif-analitis, yakni mencari permasalan melalui analisa yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa etnis Tionghoa dengan etnis lainnya di negeri mengalami harmonisasi yang cukup efektif, baik dari segi agama, budaya, sosial, ekonmi, maupun politik. Artinya negara memperlakukan cukup adil untuk semua golongan dan etnis, hal itu juga diatur dalam undang-undang tentang kewarganegaraan terutma pasca-reformasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan bahwa dalam kihidupan bernegara dan berbangsa, keberadaan etnis Tionghoa juga memberikan kontribusi yang cukup urgen atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam mengawal nilai-nilai pluralitas dan demokrasi. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item