ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN MUDIK DI MASA COVID-19 (STUDI KASUS SURAT EDARAN No. 13 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

Miko Sidiq Bimantara, NIM.: 17103070091 (2022) ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN MUDIK DI MASA COVID-19 (STUDI KASUS SURAT EDARAN No. 13 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN MUDIK DI MASA COVID-19 (STUDI KASUS SURAT EDARAN No. 13 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)) 17103070091_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LARANGAN MUDIK DI MASA COVID-19 (STUDI KASUS SURAT EDARAN No. 13 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)) 17103070091_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Mudik sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia menjelang hari raya Idul Fitri. Sejak Indonesia di landa wabah Covid-19 pada tahun 2020 awal, banyak kegiatan yang harus di tunda bahkan sampai di tiadakan, salah satunya kegiatan mudik ini. Untuk mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 di masa mudik lebaran, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik. Namun, masih banyak masyarakat yang nekat untuk tetap melakukan mudik dengan berbagai alasan karena pada tahun sebelumnya mudik juga dilarang. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (Library research) yang didalamnya meniliti dan mengkaji penelitian terdahulu, mulai dari skripsi, bukum dan sebagainya. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan tentang kebijakan pemerintah mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 dimasa mudik lebaran. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan tetap melakukan mudik dimasa pandemi Covid-19. Melalui Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik, pemerintah secara tegas melarang masyarakat untuk mudik guna melindungi masyarakat dari infeksi virus Covid-19. Kurangnya sosialisasi dan sumber daya manusia mengingat luasnya daerah yang perlu dijaga menjadi salah satu alasan masih banyak masyarakat yang nekat untuk tetap mudik. Dalam pandangan Maslahah Mursalah terhada Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 ini sudah sesuai dengan syarat pembentukan hukum baru berdasarkan maslahah mursalah. Kemaslahatan dari kebijakan pemerintah tersebut tersmasuk al-Maslahah ad-Daruriyyah yaitu menjaga jiwa, selaras dengan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik dimana Surat Edaran tersebut bertujuan mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang dapat mengancam jiwa dan menyebabkan kematian.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item