HUKUM WARIS DI MASYARAKAT ADAT MELAYU DAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Fadhil Fadani, NIM.: 18103060035 (2022) HUKUM WARIS DI MASYARAKAT ADAT MELAYU DAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (HUKUM WARIS DI MASYARAKAT ADAT MELAYU DAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM) 18103060035_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (HUKUM WARIS DI MASYARAKAT ADAT MELAYU DAN MASYARAKAT ADAT DAYAK KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM) 18103060035_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat terdapat dua suku yang menjadi mayoritas penduduk, yaitu suku Melayu dan suku Dayak. Kedua suku ini mempunyai hukum adat yang mengatur masalah pembagian harta waris yang digunakan oleh masyarakat adat kedua suku tersebut. Suku Melayu identik dengan masyarakat adatnya yang memeluk agama Islam, sedangkan suku Dayak tidak semua masyarakat adatnya memeluk agama Islam, namun sudah banyak masyarakat adatnya yang memeluk agama Islam, dan dikenal sebagai Dayak Senganan (golongan kanan). Mengingat masyarakat adat suku Melayu yang merupakan pemeluk agama Islam dan masyarakat adat suku Dayak yang sudah banyak memeluk agama Islam, maka kedua hukum waris adat suku tersebut akan dikaji dalam tinjauan hukum Islam. Penelian ini merupaka jenis penelitian lapangan, yang mana teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang terdiri dari Ketua Pemangku Adat Melayu Kabupaten Sintang, Ketua Temenggung Adat Dayak Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Rumah Tangga Keraton Almukarramah Kesultanan Sintang, dan Ketua Museum Pusaka Ningrat Kesultanan Sintang. Selain itu, data yang didapatkan juga bersumber dari manuskrip-manuskrip yang ada di Keraton Almukarramah Kesultanan Sintang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan teori maqashid al-syari’ah dan ‘urf. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak dalam praktiknya mengedepankan asas kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan. Hal ini terlihat dari keberhasilan dua hukum adat ini dalam menciptakan keharmonisan di antara para ahli waris dari masing-masing suku tersebut. Keharmonisan yang terjadi di antara para ahli waris ini sesuai dengan maqashid al-syari’ah kewarisan Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dalam mengelola kepemilikan harta atau hifdz mall pada tinggkat hajiyyat dan tingkat tahsiniyat. Kemudian, hukum waris adat suku Melayu dan suku Dayak termasuk ke dalam kategori ‘urf ‘amali, karena merupakan bentuk kebiasaan atau adat yang dikerjakan. Selain itu juga, kedua hukum waris adat suku tersebut termasuk kategori ‘urf khas, karena hanya berlaku di masyarakat adat suku Melayu dan suku Dayak di Kabupaten Sintang. Apabila dilihat dari keabsahannya, maka hukum waris adat suku Melayu Kabupaten Sintang termasuk ke dalam kategori ‘urf shahih, karena dalam penerapannya tidak ada hal yang bertentangan atau dilarang oleh ajaran agama Islam. Sedangkan hukum waris adat suku Dayak Kabupaten Sintang termasuk ke dalam kategori ‘urf fasid, jika ahli waris dan pewaris berbeda agama. Sebab, di dalam ajaran agama Islam melarang untuk saling mewarisi antara muslim dan orang-orang kafir. Namun, apabila ahli waris dan pewaris merupakan pemeluk agama yang sama, maka hukum waris adat suku Dayak Kabupaten Sintang termasuk ke dalam kategori ‘urf shahih.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item