RESPON PEMERINTAH ACEH TERHADAP TAUSIYAH MPU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF

Nurul Ihksan, NIM.: 19200010112 (2022) RESPON PEMERINTAH ACEH TERHADAP TAUSIYAH MPU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (RESPON PEMERINTAH ACEH TERHADAP TAUSIYAH MPU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF) 19200010112_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (RESPON PEMERINTAH ACEH TERHADAP TAUSIYAH MPU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID TASAWUF) 19200010112_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Lahirnya Taushiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf menjadi perbincangan hangat menyusul kisruh antaran ulama dayah dan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abuya Syeikh Haji Amran Waly Al-Khalidi. Ratusan massa melakukan protes di Kabupaten Aceh Selatan dengan salah satu tuntutannya adalah menolak ajaran M.P.T.T. Penelitian ini membahas tentang Respon Pemerintah Aceh terhadap Taushiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, Kasus ini sangat menarik untuk dikaji terkait dinamika lahirnya tasiyah dan respon pemerintah terhadap suatu kebijakan publik terhadap persoalan agama. Janis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Study Case (Study Kasus), dengan teknik pengumpulan data menggunakan tiga macam cara yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, lahirnya Taushiyah MPU Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf disebabkan oleh faktor utama yaitu kalangan ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh beselisih paham dengan ajaran yang dibawakan oleh Abuya Syeikh Haji Amran Waly Al-Khalidi tentang Tauhid Tasawuf (Tauhid Sufi), yang menyebabkan kericuhan diantara dua golongan ulama dan pengikutnya di Aceh; Kedua, Pemerintah Aceh melalui kewenangannya merespon pula dengan tidak menegeluarkan lagi suatu kebijakan khusus untuk mengatur lebih jauh mengenai Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (M.P.T.T) sebagaimana Taushiyah MPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Majelis Pengkajian Taushid Tasawuf yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh menanggapi diam terhadap tausiyah MPU No 7 yang diambil dalam penyelesaian konflik ini. Karena itu, adanya respon diam pemerintah Aceh disini juga termasuk ke dalam suatu kebijakan yang diambil dengan tujuan agar tidak menambah masalah baru, dan sebelumnya juga telah diatur jelas dalam regulasi sebelumnya dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I’tiqat Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi’iyah suatu kebijakan persoalan agama di Aceh.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item