IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERIZINAN PENEGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH

Agung, NIM.: 16370010 (2022) IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERIZINAN PENEGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERIZINAN PENEGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH) 16370010_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERIZINAN PENEGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH) 16370010_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki perbedaan dalam Undang-Undang sebelumnya menciptakan syarat-syarat administrasi yang mesti dilengkapi pelaku usaha. Untuk itu sebagai pokok masalah, bagaimana mekanisme perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana perizinan pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif maslahah dan hukum administrasi negara. Pada penelitian ini terdapat dua fokus rumusan masalah yang diangkat, yakni bagaimana mekanisme perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana perizinan dalam maslahah dan hukum administrasi negara. Jenis penelitian ini menggunakan metode library reseach yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dan membaca. Sebagai sumber data primer Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. Dalam penelitian ini diperoleh bahwa perizinan dalam Undang- Undang Cipta Kerja terkait pemberian nomor induk berusaha, izin, kegiatan usaha berisiko tinggi sehingga memerlukan pemenuhan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan menerbitkan sertifikat standar produk berdasar hasil verifikasi. Hal ini sesuai dengan konsep maslahah Imam Malik bahwa benar-benar membuahkan maslahah yang sebenar-benarnya, maslahah sifatnya umum tidak individu, pembentukan dengan mengambil kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash dan ijma.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item