Syahira Mezza Ulfa, NIM.: 17103070018 (2022) KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF WILAYAH AL-MAZALIM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF WILAYAH AL-MAZALIM)
17103070018_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uin-suka.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF WILAYAH AL-MAZALIM)
17103070018_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Disahkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, menimbulkan kontroversi di Kalangan masyarakat dikarenakan beberapa perubahan pasal yang dianggap dapat melemahkan kinerja dan kewenangan KPK. Pelemahan juga dilakukan dengan dibentuknya dewan pengawas. Penelitian ini mengunakan penelitian normatif yang kajiannya meliputi norma atau kajian dasar, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi. Hal yang menjadi dasar dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk menjawab permasalahan hukum tertentu khususnya mengkaji kedudukan tugas dan fungsi dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi menurut undang-undang no.19 tahun 2019. Juga relevansinya dengan pencegahan dan pemberantas kurupsi yang dilakukan oleh Wilayah Al- Mazalim. Dewan Pengawas KPK hanya memiliki peran untuk memonitoring KPK dalam mejalankan tugasnya karena membutuhkan untuk mencegah kesewenangan dalam kinerja KPK. Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tidak menghapus kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap perkara korupsi dan didalamnya juga memperjelas kewenangan KPK untuk melakukan eksitensinya
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M |
| Uncontrolled Keywords: | Korupsi, Al-Mzalaim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
| Subjects: | Hukum Tata Negara KORUPSI |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (S-1) |
| Depositing User: | Muh Khabib, SIP. |
| Date Deposited: | 17 Feb 2023 08:04 |
| Last Modified: | 17 Feb 2023 08:04 |
| URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56328 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
 |
View Item |
