PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

Muhammad Nabih Ali, S.H., NIM.: 19203012029 (2023) PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL) 19203012029_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI KUA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL) 19203012029_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (884kB) | Request a copy

Abstract

Pernikahan merupakan akad yang kuat (misaqan galizan) sebagai wujud ketaatan hamba pada perintah Tuhannya. Pernikahan bernilai ibadah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan pernikahan (sakinah, mawadah, dan rahmah) dapat tercapai dengan baik. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di UU No. 16 Tahun 2019 amandemen atas UU No. 1 Tahun 1974, usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun. Pada kasus yang terjadi banyak penyimpangan terhadap ketentuan tersebut hingga muncul istilah pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi permasalahan umum di Indonesia, termasuk di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2016-2019 terjadi kenaikan dan penurunan kasus pernikahan dini. Tahun 2020 terdapat 13 kasus dan terus naik pada tahun 2021 menjadi 16 kasus. Banyaknya penyimpangan tersebut menjadi perhatian khusus sehingga perlu diwujudkan pencegahan pernikahan dini khususnya oleh lembaga yang berwenang, yaitu KUA Kapanewon Bantul. Penelitian ini mengkaji pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul sebagai wujud kepeduliannya kepada masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data melalui observasi dan interviu dengan KUA Kapanewon Bantul. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan empiris normatif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan KUA Kapanewon Bantul yang didukung dengan referensi kepustakaan yang terkait dengan pembahasan. Penyusun menggunakan teori efektivitas hukum untuk mengetahui tingkat efektivitas pencegahan pernikahan dini dan teori maslahah sebagai pendukung tingkat kemaslahatan yang diwujudkan oleh adanya pencegahan pernikahan dini. Hasil penyusunan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di Kapanewon Bantul disebabkan beberapa faktor, yaitu lemahnya pendidikan dan pengetahuan, penggunaan media sosial yang tidak dibatasi, dan pergaulan bebas hingga terjadi kehamilan di luar nikah. Tingkat efektivitas pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Bantul menunjukkan belum memenuhi semua indikator efektivitas. Faktor hukum, penegak hukum, dan sarana telah menunjukkan keefektifannya atas upaya sosialisasi pencegahan pernikahan dini oleh KUA, sedangkan faktor hukum, masyarakat, dan kebudayaan menunjukkan sebaliknya. Adapun lingkup kemaslahatan yang diwujudkan oleh upaya sosialisasi pencegahan pernikahan dini yaitu untuk mencegah dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini sendiri. Sosialisasi undang-undang perkawinan dan bahaya pernikahan dini menunjukkan pada tingkat maslahah daruriyah, sebab tidak adanya upaya tersebut akan berpotensi merusak pemenuhan terhadap hifz ad-din, hifz annafs, hifz al-‘aql , hifz an-nasl, dan hifz al-mal. Sedangkan sosialisasi melalui media sosial sebagai peran pendukung atas pemenuhan terhadap hifz al-‘aql, sehingga termasuk tingkat maslahah hajiyah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item