PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DI MASA COVID-19

Vatta Arisva, S.H, NIM.: 19203010024 (2022) PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DI MASA COVID-19. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DI MASA COVID-19) 19203010024_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERSPEKTIF POLITIK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA DI MASA COVID-19) 19203010024_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Berangkat dari kegelisahan terhadap suatu kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di tengah pandemi covid-19, dimana pemerintah memberikan pembebasan bagi narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi. Sehingga memunculkan problem question, yaitu bagaimana kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi narapidana di masa covid-19? Dan bagaimana perspektif politik hukum terhadap kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana yang mengecualikan narapidana tertentu?. Sebagai penelitian kualitatif-normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah statute approach (perundang-undangan). Juga bersifat penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal/artikel, media online, serta website resmi lainnya. Sedangkan bahan hukum primernya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta regulasi hukum lainnya yang terkait. Adapun pisau analisis yang digunakan adalah teori politik hukum, yang diharapkan mampu untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Setelah melewati proses panjang dalam serangkaian meneliti, mengkaji dan menelaah bahan penelitian. Maka, penulis mengemukankan jawaban penelitian. Pertama, bahwa pemberian pembebasan bagi narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi berdasarkan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulanggan penyebaran covid-19 hanya diberikan kepada narapidana umum dan narkotika dibawah 5 (lima) tahun, dengan mengecualikan pemberian pembebasan kepada narapidana tertentu, yaitu terpidana khusus. Perihal ini, diberlakukan sebagai kebijakan dalam ranah administrasi dari pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memaksa. Kedua, dalam hal pembentukan dan pemberlakuan kebijakan pengecualian terhadap narapidana tertentu diatas berdasarkan perspektif konfigurasi politik hukum. Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembentukannya, berdasarkan konfigurasi politik dapat dikategorikan kepada konfigursi politik semi demokratis. Dimana kebijakan tersebut tidak melalui pengesahan Lembaga Legislatif, namun hanya bentuk pengawasan sebagai kewenangannya yang dalam hal ini, oleh Komisi III Dewan Pimpinan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI). diberlakukan berdasarkan pertimbangan dari Presiden dan lembaga terkait lainnya, serta keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sedangkan karakter produk hukum yang dihasilkan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, terhadap Pembebasan Narapidana melalui program Asimilasi dan Hak Integrasi, dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang responsif. Karena kebijakan tersebut merupakan bentuk administratif kenegaraan, walaupun pemberlakuannya mengenyampingkan hak narapidana tertentu, yang diakui Undang-Undang Pemasyarakatan serta diatur pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah. Namun kebijakan tersebut, sebagai bentuk penanganan dan penanggulangan terhadap bencana pandemi covid-19.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item