PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH

Galih Wahyudi, NIM.: 18103070034 (2022) PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH) 18103070034_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH) 18103070034_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin. Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan keadilan hukum kepada masyarakatnya khususnya bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu. Mengingat Kabupaten Wonogiri mempunyai visi dan misi yaitu “MembangunWonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis. yang artinya menata semua untuk kesejahteraan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala dalam pemberian Layanan Bantuan Hukum. Adanya kendala ini menjadi catatan dan dukungan pengaturan yang lebih baik ke depannya sehingga pemberian Layanan bantuan hukum lebih intensif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten dan aparat-aparat penegak hukumnya guna menciptakan suatu keadilan bagi seluruh masyarakatnya khususnya masyarakat miskin agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dalam penelitian ini, penyusun mengkaji terkait bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin serta bagaimana Maqasid Syari’ah memandang kebijakan tersebut. Dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu pengumpulan data melalui wawancara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Teknis analisis data yang digunakan berupa sumber data yang menggunakan sumber data primer yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 dan juga data sekunder yang meliputi buku-buku dan literatur lainnya yang membahas tentang kebijakan publik dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat proses penyelenggaraan layanan bantuan hukum serta bagaimana pelaksanaannya dan teori Maqashid Syari’ah yang digunakan untuk menganalisis kemaslahatan dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait pemberian layanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Hasil penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin untuk memberikan suatu keadilan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, menjelaskan faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya, dan untuk lebih meningkatkan kualitas para aparat penegak hukum di Kabupaten Wonogiri. Pokok kajian dalam kebijakan ini masuk dalam kategori dharuriyat mengingat Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah penduduk kurang mampu yang tinggi sedangkan tingkat pengetahuan penduduk akan layanan bantuan hukum ini masih rendah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item