OUTSOURCING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM)

Ratminto, NIM.: 05360015 (2011) OUTSOURCING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (OUTSOURCING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM)) BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (OUTSOURCING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM)) BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR·.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, outsourcing pekerja menjadi menjamur. Bagi pengusaha dalam rangka efisiensi merasa aman, karena yang bertanggung jawab terhadap buruh outsource adalah perusahaan jasa pekerja. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) poin a bahwa antara perusahaan jasa pekerja harus ada hubungan kerja dengan buruh yang ditempatkan pada perusahaan pengguna. Sementara Pasal 1 butir 15 menyatakan bahwa hubungan kerjanya bukan dengan perusahaan jasa pekerja melainkan dengan perusahaan pengguna. Kedua pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha dan buruh, apalagi buruh outsourcing. Hal ini berarti secara tidak langsung, pemerintah melegalkan bukan sekedar perbudakan modern melainkan juga termasuk human-trafficking. Dalam hukum Islam perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja harus didasari prinsip keadilan dan tidak saling merugikan. Islam dengan ajaranajarannya juga memberi batasan yang jelas mengenai perjanjian kerja ini. Oleh karena itu, penyusun tertarik mengkaji outsourching ditinjau dari perspektif UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Melalui studi perbandingan ini diharapkan akan terungkap aspek persamaan dan perbedaannya. Jenis penelitian ini adalah library research dan bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif. Dengan logika komparatif berusaha memperbandingkan outsourcing dan implementasinya di Indonesia menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam yang dijadikan landasan dan kaidah hukum. Kesimpulan yang penyusun peroleh adalah bahwa perjanjian kerja outsourcing dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hukum Islam. Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan mengenai ketentuan aturan-aturan sistem perjanjian kerja, antara lain: Pertama, Kecakapan hukum dalam Islam salah satu kriterianya, yaitu harus telah berakal baligh. Sedangkan dalam undang-undang salah satu syarat dilaksanakannya perjanjian kerja tersebut tidak diatur. Kedua, Perjanjian kerja dalam hukum Islam lebih menekankan pada sistem ekonomi Islam, dalam undang-undang Ketenagakerjaan lebih menekankan pada ekonomi kapitalis. Ketiga, Perjanjian kerja dalam hukum Islam tidak hanya mengatur antara pengusaha dan pekerja/buruh saja, akan tetapi lebih dari itu haruslah sesuai dengan ketentuan syar’i>. Dengan kata lain, bekerja dalam Islam bisa menjadi suatu Ibadah, bisa juga mengarah kepada hal yang menjadi perbuatan dosa (maksiat). Seperti mendapatkan barang riba yang memang hukumnya haram mutlak dalam Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item