PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Pandangan Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep)

Yusril Hidayat Maulidi, S.H, NIM.: 20203012034 (2023) PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Pandangan Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Pandangan Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep)) 20203012034_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (Studi Pandangan Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep)) 20203012034_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Perempuan menjadi Kepala KUA merupakan hal yang tidak lazim bagi Kepala KUA karena selama ini laki-laki lah yang menjabat sebagai kepala KUA karena tugas Kepala KUA salah satunya yaitu mengawinkan orang sebagi wali hakim yang syaratnya harus laki-laki. Hal ini tentu bertentangan dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk pegawai perempuan. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengkaji pandangan Kepala dan Staff KUA terkait hal tersebut kemudian menganalisisnya dengan teori Qira’ah Mubadalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan analisis deskriptif dan gender. Penulis akan menggali pandangan Kepala dan Staff KUA di Kab. Pamekasan dan Sumenep terkait Kepala KUA perempuan dengan menggunakan metode wawancara sehingga dapat diketahui alasan-alasan mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjabat sebagai Kepala KUA dan kemudian akan dianalisis dengan teori Qira’ah Mubadalah. Hasil penelitian, 1). Ada persamaan dan perbedaan pandangan mengenai perempuan sebagai Kepala KUA. a). perbedaaannya terletak pada tinjauan tugas administrati yang mana terdapat 2 pandangan: pertama, pandangan yang menyatakan tugas administratifsatu kesatuan dengan tugas fungsional sehingga menutup peluang perempuan menjadi Kepala KUA. kedua, pandangan yang memisahkan tugas administratif dengan tugas fungsional sehingga perempuan berpeluang untuk menjadi kepala KUA. b) Adapun persamaan pandangan terletak pada tinjauan fungsional, mereka sepakat bahwa dari segi tugas fungsional sebagai wali hakim perempuan tidak berpeluang menjadi kepala KUA. 2). Tinjauan mubadalah: a). pandangan bahwa perempuan adalah lemah akalnya karena sebab insidentil sehingga tidak dapat menjadi Kepala KUA dalam menjalankan tugas administratf merupakan alasan yang sangat bias gender dan tidak mencerminkan prinsip ketersalingan dan kerjasama dalam pekerjaan. Padahal, lemah akal karena sebab insidentil tidak hanya dialami oleh perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki seperti sakit, terdapat masalah pribadi dan lainnya sehingga hal ini mempengaruhi kinerjanya sebagai Kepala KUA. Artinya, apabila laki-laki dapat menjadi Kepala KUA bersamaan dengan lemah akalnya karena sebab insidentil maka secara resiplokal perempuanpun dapat menjadi Kepala KUA bersamaan dengan lemah akalnya karen sebab insidentil juga. b). Pandangan bahwa perempuan tidak dapat menjadi Kepala KUA dari segi tugas fungsionalnya yaitu wali hakim merupakan pandangan yang berdasarkan penafsiran atas legitimasi agama yang cenderung memarjinalkan perempuan. sebenarnya, syarat utama untul menjadi wali bukanlah jenis kelamin tertentu tetapi kemampuan dalam mendatangkan mashlahat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Jadi, apabila laki-laki dapat menjadi wali hakim berdasarkan kemampuan tersebut maka secara resiplokal perempuanpun dapat menjadi wali wali hakim berdasarkan kemampuan yang sama juga.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item