POLITIK LEGISLASI QANUN JINAYAT (Revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Maqashid Syari’ah)

Ulfa Salsabila, NIM.: 19103070080 (2023) POLITIK LEGISLASI QANUN JINAYAT (Revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Maqashid Syari’ah). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (POLITIK LEGISLASI QANUN JINAYAT (Revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Maqashid Syari’ah)) 19103070080_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (POLITIK LEGISLASI QANUN JINAYAT (Revisi Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Maqashid Syari’ah)) 19103070080_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pada akhir tahun 2021, 13 anggota DPR Aceh menginisiasi revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam rapat paripurna DPR Aceh. Inisiasi ini muncul setelah melihat banyak gerakan dan protes dari masyarakat aceh terkait jumlah kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak di Aceh yang terus meningkat setiap tahunnya serta disebut dalam kategori darurat. Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur terkait pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak terdapat banyak kelemahan sehingga tidak cukup mampu memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan. Oleh karena itu, masyarakat Aceh meminta kepada DPR Aceh agar kedua pasal tersebut direvisi. Penelitian ini akan membahas bagaimana konfigurasi politik terhadap revisi Qanun Jinayat dengan mengamati keterlibatan dan peranan berbagai pihak dalam proses revisi Qanun Jinayat. selain itu, penelitian ini juga akan membahas tujuan revisi Qanun Jinayat dilihat melalui perspektif keislaman Maqashid Syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris secara kuantitatif (field research). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam prosesnya dengan pendekatan pendekatan undang-undang(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) guna memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap politik legislasiQanun Jinayat khususnya revisi pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Analisis akan memasukkan dan mengkombinasikan konsep Politik Legislasi, konsep konfigurasi politik menurut pemikiran Moh. Mahfud MD dan Teori Maqashid Syari’ah menurut pemikiran Al-Syatibi sebagai pijakan teoritik pada penelitian ini. Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan bahwa konfigurasi politik revisi Qanun Jinayat adalah demokratis karena telah memenuhi indikator berdirinya tiga pilar demokrasi pada proses revisi Qanun Jinayat.Oleh karena itu, Qanun Jinayat setelah direvisi berkarakter responsif karena proses revisinya yang demokratis dan telah memenuhi indikator untuk dikatakan responsif. Selain itu, tujuan revisi Qanun Jinayat khususnya Pasal 47 dan 50 selaras atau sesuai dengan tujuan syari’at menurut maqashid syari’ah pemikiran al-Syatibi, yaknimewujudkan kemaslahatan umat melalui pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item