HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003)

Hafidz Ahmad Azhari, NIM.: 18103060040 (2023) HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003))
18103060040_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img] Text (HUKUM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI MASYARAKAT (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 DENGAN QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 12 TAHUN 2003))
18103060040_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung bahan alkohol/etanol yang apabila dikonsumsi oleh seseorang, maka akan menimbulkan efek mabuk dan menurunnya kesadaran akal, kemudian berpotensi suatu tindak kejahtan akibat dari minuman ini dan dapat meimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, penyusun akan membahas perbandingan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Qanun Provisi Nanggroe Aceh Darussalam tentang aturan peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Masalah penelitian ini yaitu dalam Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 menjelaskan bahwa peredaran minuman beralkohol tersebut dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Perda tersebut memiliki perbedaan dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yang melarang secara mutlak peredaran minuman beralkohol. Dari hal tersebut muncul rumusan masalah : (1) Bagaimana pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol pada Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 ? (2) Mengapa terjadi perbedaan antara Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 dalam menetapkan peraturan tentang peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research) dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif dan dianalisis dengan Teori Politik Hukum agar dapat mengetahui alasan penetapan hukum dari kedua peraturan tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya perbedaan hukum mengenai peredaran minuman beralkohol dari peraturan Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003. Perda DIY tersebut mengatur bahwa minuman beralkohol boleh diedarkan dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya yaitu dengan syarat izin edar dari BPOM, dikemas dengan label edar dan pita cukai, mengatur pihak tertentu yang dapat mengedarkan, tempat yang dilarang dan dibolehkan untuk mengedarkan minuman beralkohol, serta dibolehkannya untuk menjualnya kepada seseorang dengan usia minimal 21 tahun. Sedangkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yaitu melarang setiap orang atau badan hukum mengenai segala jenis perbuatan yang berkaitan dengan minuman khamar seperti pelarangan untuk memproduksi, menyediakan, menjual, memasukan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya, termasuk melarang orang untuk turut serta membantu dalam kegiatan tersebut. Terdapat tiga faktor yang menjadi perbedaan dalam penetapan kedua peraturan ini, yaitu perbedaan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam kedua daerah tersebut yang menjadi pertimbangan Pemerintah DIY dan Nanggroe Aceh Darussalam dalam menetapkan peraturan tentang peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.
Uncontrolled Keywords: politik hukum; minuman beralkohol; Perda DIY, Qanun Aceh
Subjects: Perbandingan Madzhab
Hukum Adat
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User: Muchti Nurhidaya [muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id]
Date Deposited: 12 May 2023 08:45
Last Modified: 12 May 2023 08:45
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58514

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum