KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PADA PERADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG)

Boyi Well Djon, NIM.:19103080020 (2023) KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PADA PERADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PADA PERADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG)) 19103080020_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PADA PERADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG)) 19103080020_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan praktik ekonomi syariah yang semakin pesat, tidak dapat terlepas dari kemungkinan terjadinya sengketa ekonomi syariah dikarenakan tarik-menarik kepentingan antara para pihak. Salah satu jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui jalur litigasi, dalam hal ini ialah lingkungan peradilan agama yang melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 mendapatkan penambahan kewenangan absolut, salah satunya berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penambahan kewenangan tersebut menuntut adanya suatu aturan hukum formil dan materil sebagai pedoman bagi hakim. Dalam hal ini sumber hukum materil yang merupakan produk implikasi dari penambahan kewenangan absout tersebut, yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang disahkan melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2008. KHES merupakan pedoman sentral bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan lain yang memiliki muatan seperti KHES. Dalam praktiknya kemudian, ditemukan beberapa putusan ekonomi syariah yang tidak menggunakan KHES sebagai pedoman. Subtansi KHES-pun dalam beberapa penelitian terdahulu seringkali dikritisi karena mengandung disharmoni dan kekurangan lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini akan fokus pada implementasi dan efektivitas KHES sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Data primer yang akan menjadi objek penelitian adalah Putusan-Putusan Ekonomi Syariah. Data yang telah dikumpulkan dan diolah, kemudian dianlisis menggunakan kerangka teori yang ada, yaitu teori hierarki norma hukum negara, teori kepastian hukum, dan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih belum maksimal. Dari 35 putusan ekonomi syariah yang diteliti, 18 putusan di antaranya menggunakan KHES sebagai pedoman dan pertimbangan hukum hakim, namun masih secara parsial dan belum maksimal. Sedangkan 17 putusan lainnya, tidak menggunakan KHES sebagai pedoman hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ekonomi syariah. Hal implementasi yang demikian disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas KHES sebagai pedoman hakim, yaitu faktor KHES itu sendiri, faktor hakim di lingkungan peradilan agama, dan faktor sarana atau fasilitas. Berdasarkan 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas KHES tersebut dan indikator-indikator di dalamnya, KHES masih belum cukup efektif sebagai pedoman hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item