IMPLEMENTASI PMA NO.5 TAHUN 2021 PADA PENGAWASAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) OLEH BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

Nur Maulidiyah Sa’adah, NIM.: 19102040035 (2023) IMPLEMENTASI PMA NO.5 TAHUN 2021 PADA PENGAWASAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) OLEH BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PMA NO.5 TAHUN 2021 PADA PENGAWASAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) OLEH BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022) 19102040035_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PMA NO.5 TAHUN 2021 PADA PENGAWASAN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK) OLEH BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022) 19102040035_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji khusus, sehingga keberadaan PIHK sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus perlu mendapatkan pengawasan, agar dalam memberikan pelayanan kepada calon jemaah ibadah haji khusus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan yang menjadi dasar pengawasan PIHK adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. PMA tersebut tergolong baru dan diberlakukan mulai pada 1 April 2021, sehingga berdampak kepada pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada pengawasan PIHK oleh Bidang PHU Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta tahun 2022 serta faktor pendukung dan penghambat dan solusinya.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.Metode analisis pengumpulan data menggunakan teori Miles dan Huberman FlowModel, meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan teknikkeabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi teknik pengumpulan data dantriangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 5 Tahun 2021 pada Pengawasan PIHK oleh Bidang PHU Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta tahun 2022 telah dilaksanakan secara optimal hanya saja 5 (lima) tahapan pengawasan yang belum terealisasikan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan dan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item