EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI GUBERNUR DIY NOMOR 05/INSTR/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

M Syaifuddin, NIM: 16370073 (2023) EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI GUBERNUR DIY NOMOR 05/INSTR/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI GUBERNUR DIY NOMOR 05/INSTR/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH) 16370073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (EFEKTIVITAS HUKUM INSTRUKSI GUBERNUR DIY NOMOR 05/INSTR/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH) 16370073_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19). Kebijakan sebagaimana dimaksud diatur dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, karena meningkatnya angka penularan Covid 19 di wilayah Jawa dan Bali semakin meningkat. Daerah Istimewa Yogyakarta peningkatan kasus yang tinggi dikutip Kabag Humas Biro UHP Setda DIY Ditya Nanaryo Aji menjelaskan penambahan 2.179 kasus berasal dari Sleman 741 kasus, Bantul 527 kasus, Kota Jogja 367 kasus, Kulonprogo 324 kasus dan Gunungkidul 220 kasus, maka dari itu mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 05 Tahun 2022 yang ada pemberlakuan PPKM level 4 di D.I Yogyakarta. Adanya persoalan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang Instruksi Gubernur Nomor 05 Tahun 2022 sebagai langkah Pemda untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yaitu bagaimana efektivitas hukum dan penerapan terhadap instruksi Gubernur DIY Nomor 05/INSTR/2022 tentang PPKM penanganan covid perspektif Siyasah Tanfidziyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (field research). Pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, maupun norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi subjek penelitian dengan gambaran di lokasi penelitian yaitu DIY. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, kemudian kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan PPKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan PPKM yang tertuang Instruksi Gubernur DIY Nomor 05/Instr/2022 Tentang PPKM cukup berjalan secara efektif. Perihal tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang semakin menurun baik setelah pemberlakuan Instruksi Gubernur menunjukan angka yang semakin menurun terkait dengan kasus yang terdampak Covid-19. Selain itu, dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah sudah selaras dengan kaidahkaidah dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam pemerintahan, yang berlandaskan kepada Pertama, asas keadilan Kedua, asas kemanfaatan dalam melindungi ancaman dari ancaman covid-19 yang membahayakan keselamatan masyarakat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item