PEMBARUAN HUKUM PIDANA MATERIL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM NUSANTARA

Iqbal Mar’i Ainun Najib, NIM.: 18103040116 (2023) PEMBARUAN HUKUM PIDANA MATERIL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM NUSANTARA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMBARUAN HUKUM PIDANA MATERIL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM NUSANTARA) 18103040116_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (795kB) | Preview
	Text (PEMBARUAN HUKUM PIDANA MATERIL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM NUSANTARA) 18103040116_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

KUHP nasional merupakan aturan tertulis dalam hukum pidana materil Indonesia. Pada awal pembentukannya KUHP merupakan warisan dari penjajahan Kolonial Belanda. Setelah melewati beberapa fase dan beberapa zaman, pada akhirnya Bangsa Indonesia memiliki KUHP nasional sendiri yang baru saja disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 Januari 2023. Perjalanan KUHP yang baru ini dimulai sejak tahun 1963 oleh pakar-pakar hukum pidana di Indonesia, yang kemudian baru diberlakukan 3 (tiga) tahun setelah disahkan. Fungsi dari hukum pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan sebuah tuntutan yang sangat wajar, karena memperhitungkan derajat dan martabat bangsa baik dari segi ekonomi, pendidikan dan ketertiban di masyarakat. Dengan demikian ketika adanya aturan yang baru maka haruslah adanya analisis terhadap aturan tersebut dari berbagai aspek apapun. Pada kesempatan ini penulis menganalisis KUHP nasional dari aspek kajian Islam Nusantara yang merupakan konsep beragama Islam di Indonesia. Dari analisis tersebut munculah pokok permasalahan mengenai bagaimana analisis KUHP nasional dalam perspektif Islam Nusantara serta kebepihakannya KUHP nasional terhadap Islam Nusantara. Jenis penelitian ini adalah studi literatur dengan metode pendekatan penilitian kulaitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode studi pustaka yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya keberpihakan dari KUHP nasional terhadap kajian teori Islam Nusantara dengan adanya nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam yang terkandung dalam KUHP nasional, baik dari ketentuan peraturannya ataupun dari naskah akademik KUHP nasional itu sendiri. Dari perpaduan tersebut membuktikan bahwa teori pemberlakuan hukum Islam masih digunkan dan menjadi pertimbangan dalam pengembangan aturan-aturan hukum Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item