PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA BANK KONVENSIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 (STUDI KASUS PADA BANK BUMN DI YOGYAKARTA)

Fauzan Nursya’bani, NIM.: 19103050050 (2023) PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA BANK KONVENSIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 (STUDI KASUS PADA BANK BUMN DI YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA BANK KONVENSIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 (STUDI KASUS PADA BANK BUMN DI YOGYAKARTA)) 19103050050_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA BANK KONVENSIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 (STUDI KASUS PADA BANK BUMN DI YOGYAKARTA)) 19103050050_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dikeluarkan guna pembukaan kerahasiaan bank yang sebelumnya menjadi kendala untuk proses pembuktian di Peradilan dalam penyelesaian pembagian harta bersama berupa simpanan di bank. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dikeluarkan, terdapat perubahan dalam proses pembuktian dan eksekusi pembagian harta bersama pada bank di Indonesia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dan bagaimana prosedur pengajuan barang bukti Penggugat ke pihak bank dan eksekusi pembagian harta bersama berupa simpanan di bank, khususnya yang dilakukan oleh Bank Konvensional Milik BUMN di Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (empirical research), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dimulai dengan proses mengidentifikasikan dan juga mengkonsepsikan hukum dan sumber normatif berupa teks keagamaan yakni Al-qur’an, Hadits, dan Fiqh. Sumber data primer berasal dari Putusan Perkara Nomor 618/Pdl.G/2021/PA.YK, dengan menggunakan sifat penelitian berupa deskriptif analitik dengan mendalami teori prinsip kerahasiaan bank dan teori asas "Actori incumbit probatio, actori onus probandi". Berdasarkan hasil dari penelitian, maka diketahui bahwa terdapat perubahan dalam tata cara pembuktian dan proses eksekusi pembagian harta bersama yang berupa simpanan di bank. Dalam proses pembuktian di persidangan, Penggugat dapat melakukan prosedur permintaan barang bukti rekening ke bank yang meliputi beberapa langkah penting yang harus dilakukan dengan benar untuk memperoleh barang bukti yang diinginkana. Langkah-langkah tersebut ialah memberikan surat putusan asli dari Pengadilan, akta cerai, membuat surat permohonan, surat kuasa, menyertakan dokumen identitas, semuanya dikirim langsung ke alamat bank. Setelah itu Penggugat menunggu balasan dari bank, dan memperoleh barang bukti rekening jika permintaan disetujui oleh bank. Setelah pembuktian selesai dilakukan proses eksekusi pembagian harta bersama. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tidak diatur mengenai proses eksekusi pembagian harta bersama yang dilakukan oleh pihak bank, namun diatur dalam Pasal 225 HIR. Pembagian harta bersama dapat dilakukan oleh pihak Perbankkan dan Pengadilan yakni Panitera atau Jurusita, eksekusi dilakukan sesuai Surat Putusan Pengadilan yang telah ditentukan pembagiannya. Sebagai pihak yang bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam eksekusi pembagian harta bersama tidak dapat melakukan permintaan tambahan dari kedua belah pihak yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan dan dilakukan dalaam kurun waktu 8 hari setelah dikeluarkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item