PEMOTONGAN GAJI PNS UNTUK NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)

Ahmad Hasyim, NIM.: 191030500062 (2023) PEMOTONGAN GAJI PNS UNTUK NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMOTONGAN GAJI PNS UNTUK NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)) 19103050062_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PEMOTONGAN GAJI PNS UNTUK NAFKAH ANAK DAN ISTRI PASCA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn)) 19103050062_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Nafkah merupakan kewajiban suami untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, baik itu sandang, papan, maupun pangan. Nafkah tidak hanya terjadi semasa pernikahan, namun setelah pernikahan itu terputus juga. Dalam aturan PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No. 8 Tahun 1990, diatur mengenai adanya pemotongan sepertiga gaji PNS, masing- masing untuk nafkah anak dan istri pasca cerai. Namun dalam putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn gugatan balik yang dilayangkan oleh seorang istri kepada suaminya atas pemotongan gaji tersebut ditolak. Permasalahan pokok penulis atas penelitian ini, yakni apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada, lalu bagaimana pertimbangan yang terdapat dalam putusan tersebut jika ditinjau dari teori keadilan, serta bagaimana putusan tersebut jika ditinjau dari teori maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan, yakni menghimpun data yang ditemukan dalam literatur dan wawancara. Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, yakni memaparkan data secara jelas disertai analisis dengan teori keadilan dan teori maslahah mursalah untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yakni berdasarkan Al-Qur‘an, Hadis, peraturan perundang-undangan, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang tercantum dalam skripsi ini, diketahui bahwa (1) Pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn yang didasarkan atas pertimbangan yang tercantum di dalamnya, bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan teori keadilan karena telah memberikan porsi yang sesuai terhadap tiap orangnya, yakni berdasarkan hak dan kewajiban. Adapun pertimbangan tidak dikabulkannya gugatan pemotongan gaji pns, karena aturan PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No. 8 Tahun 1990 bukanlah ranah Pengadilan Agama, dan hanya bersifat administrasi, artinya putusan yang ada hanya bersifat deklaratoir, hanya bersifat pemberitahuan dan tidak perlu untuk di eksekusi. Sebagai catatan, bahwa dalam pertimbangan perlu dicantumkan aturan apa saja yang terikat, kemudian alasan-alasan yang digunakan hakim secara jelas dan rinci. (2) Putusan Nomor 1233/Pdt.G/2021/PA.Smn telah sesuai dengan teori maslahah mursalah, karena telah mengandung unsur penting maslahah mursalah, yakni mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Putusan ini menolak adanya pemotongan gaji seorang PNS untuk nafkah anak dan istrinya, semata-mata untuk mencegah keburukan yang akan diterima oleh seorang suami. karena dalam pertimbangan hakim terdapat beberapa keterangan mengenai kondisi seorang suami tersebut, diantaranya bahwa gajinya sudah dipotong untuk membayar hutang atas pembelian motor, mobil, dan rumah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item