TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Khudhari Mu’adzFadhlullah, NIM.: 19103070014 (2023) TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA) 19103070014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA) 19103070014_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Wakil menteri adalah lembaga yang termasuk ke dalam kementerian negara, wakil menteri merupakan lembaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil menteri diangkat sesuai dengan kebutuhan di wilayah kementerian untuk membantu Menteri dalam melaksanakan tugasnya. Pengangkatan wakil menteri sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Wakil menteri tidak mempunyai hak untuk memutus dan harus melalui menteri terlebih dahulu karena wakil menteri tidak masuk ke dalam kabinet. Masih adanya beberapa wakil menteri yang rangkap jabatan di BUMN maupun di instansi lain di swasta maupun negeri yang dimana rangkap jabatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang kemudian bisa menyebabkan jabatannya sebagai wakil menteri tidak bisa optimal dalam menjalankan tanggungjawabnya karena adanya rangkap jabatan. Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Sedangkan dalam metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Kemudian dalam penyusunan ini data yang diperoleh adalah berasal dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dimana dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang terdapat pada pasal yang menjadi permasalahan dengan tidak adanya aturan yang mengatur larangan rangkap jabatan terhadap wakil menteri yang hanya mengatur menteri. Kemudian dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi maka aturan yang belum jelas dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu yang semula hanya dipahami kepada menteri dengan adanya putusan tersebut maka berlaku juga kepada wakil menteri juga, kemudian rangkap jabatan juga dapat menimbulkan beberapa problematika dan konflik kepentingan. Menurut hukum Islam wakil menteri termasuk ke dalam wazir, dalam fikih siyasah terkait dengan rangkap jabatan wakil menteri maka membicarakan terkait tentang perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Dalam fikih siyasah lebih mengutamakan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yang sedang di amanahinya dari pada merangkap jabatan dan rangkap jabatan tidak sesuai dengan etika politik seorang pemimpin Islam dan pemimpin yang ber akhlak baik adalah pemimpin yang taat kepada aturan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item