KINERJA LEGISLASI DPR RI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH (STUDI KASUS PERIODE 2009-2014 DAN PERIODE 2014-2019)

Muktar Hakim, NIM.: 19103070072 (2023) KINERJA LEGISLASI DPR RI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH (STUDI KASUS PERIODE 2009-2014 DAN PERIODE 2014-2019). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KINERJA LEGISLASI DPR RI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH (STUDI KASUS PERIODE 2009-2014 DAN PERIODE 2014-2019)) 19103070072_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (KINERJA LEGISLASI DPR RI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH (STUDI KASUS PERIODE 2009-2014 DAN PERIODE 2014-2019)) 19103070072_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Fungsi legislasi DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang- undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah apabila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2009-2014 dan tahun 2014 sampai 2019, yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan oleh DPR dan bersama Presiden. Hal ini disebabkan kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, kurangnya pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi undang-undang, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kinerja DPR dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR, serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi. Sering ditemukan dalam undang-undang itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga banyak undang-undang yang baru disahkan langsung ditolak oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah, bagaimana kinerja legislasi DPR RI periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, dengan mengumpulkan data-data dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan lalu menganalisis. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa kinerja DPR RI dibidang legislasi sangat rendah, bahkan dari Prolegnas yang disepakati DPR bersama Pemerintah tidak pernah mencapai target. Bisa dilihat dari data periode 2009-2014, target RUU yang disepakati sebanyak 247 RUU dan yang disahkan 126 undang-undang, sementara periode 2014-2019, 129 RUU yang disepakati dan yang disahkan menjadi undang-undang hanya 90. Undang-undang yang dihasikan hanya mencapai setengahnya saja. Dari segi kualitas, undang-undang yang dihasilkan DPR banyak yang di judicial review ke MK karena bertentangan dengan konstitusi. Sehingga perlu ditinjau kembali tupoksi DPR dibidang legislasi agar kinerjanya lebih maksimal kedepannya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item