ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Evi Eka Elvia, S.H, NIM.: 21203011029 (2023) ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE) 21203011029_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE) 21203011029_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan dalam pembatalan putusan arbitrase. Pada dasarnya ada atau tidak ada alasan yang diungkapkan dalam pasal tersebut, hakim akan menyatakan hal tersebut adalah perkara pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pembatalan arbitrase dari tahun 2016-2021 dengan diambil 4 (empat) sampel putusan, yaitu Putusan Nomor 359/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT. PST., Putusan Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN. JKT. PST., Putusan Nomor 555/Pdt/Sus-Arbt/2021/PN.JKT.SEL., Putusan Nomor 01/Arbitrase/2016/PN.Smg. Prinsip kehati-hatian terhadap pembatalan putusan arbitrase merupakan suatu hal yang penting. Alasan diterima atau ditolaknya pembatalan putusan arbitrase oleh Majelis Hakim dalam 4 (empat) putusan tersebut memperlihatkan alasan pertimbangan pembatalan putusan arbitrase yang tidak seragam dari satu putusan keputusan yang lain. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan termasuk kedalam jenis penelitian keperpustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil putusan pengadilan tentang pembatalan putusan arbitrase, sedangkan data sekunder didapatkan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta data-data yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dari beberapa hasil pembatalan putusan arbitrase yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Gustav Radbruch dan maqāṣid syarī’ah asy-Syatibi untuk mendapatkan suatu kesimpulan penelitian. Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan, dasar hukum pembatalan putusan arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada ketentuan Pasal 70 huruf c mengenai putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, hakim memberikan dasar hukum tambahan, seperti yurisprudensi Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 ataupun putusan MA. Berdasarkan temuan, alasan pertimbangan hakim dikabulkan atau ditolaknya pembatalan putusan arbitrase tidak selalu terpenuhi keseluruhan dari 3 (tiga) ketentuan Pasal 70. Jika salah satu alasan dari 3 (tiga) ketentuan tersebut telah terbukti, maka pembatalan putusan arbitrase akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sedangkan alasan permohonan di luar ketentuan Pasal 70 akan ditolak oleh hakim. Dari 4 (empat) putusan yang diteliti, Putusan No. 01/Arbitrase/2016/PN.Smg dasar pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam pengambilan putusan terhadap bukti/dokumen dalam pembatalan tidaklah seragam/inkonsisten. Pada putusan Pengadilan Negeri tidak harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana, sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung sebaliknya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item