IMPLEMENTASI PENGAWASAN PRODUK TERSERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN SLEMAN

Dewi Mariyatul Qibtiyah, S.H.I, NIM.: 21203011042 (2023) IMPLEMENTASI PENGAWASAN PRODUK TERSERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN SLEMAN. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI PENGAWASAN PRODUK TERSERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN SLEMAN) 21203011042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI PENGAWASAN PRODUK TERSERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN SLEMAN) 21203011042_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Pengawasan merupakan salah satu pilar penting dan amanat regulasi JPH yang wajib dilaksanakan. Dalam UU No 33 Tahun 2014 dan PP No 39 Tahun 2021 bahwa objek pengawasan terbagi menjadi tiga, yaitu produk, pelaku usaha, dan LPH. Pengawasan JPH dilakukan oleh pengawas JPH pada BPJPH, dan kementerian terkait yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai perundangundangan. BBPOM di Yogyakarta sebagai badan yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari produk obat, makanan, kosmetika, obat tradisional, dan suplemen makan yang tidak memenuhi syarat. BBPOM melakukan pengawasan dengan dua cara yaitu pre market evaluation (pengawasan sebelum produk diedarkan) dan post market (pengawasan selama produk beredar). Beberapa pelaku usaha di Kabupaten Sleman yang produknya telah tersertifikasi halal diduga inkosisten terhadap kriteria halal dan beberapa dugaan pelanggaran lainnya terhadap sertifikat halal. Kabupaten Sleman sebagai wilayah yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi role mode beberapa wilayah baik dari segi pendidikan, budaya masyarakat, maupun lainnya. Jika wilayah percontohan belum sesuai yang diharapkan dan belum berjalan secara maksimal bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait apa saja faktor pendukung dan penghambat pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman, bagaimana implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman, dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari implementasi pengawasan produk tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman didasarkan terhadap peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan: Pertama, bahwa sikap positif pelaku usaha yang konsisten terhadap kriteria halal dan SJPH menjadikan sebuah pengawasan dapat terlaksana. Sementara untuk faktor penghambat adalah SK bagi pengawas JPH dari pihak BPJPH hingga saat ini belum turun, sikap pelaku usaha yang tidak jujur dengan bahan baku yang digunakan serta tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang, dan sikap masyarakat sebagai konsumen yang enggan melaporkan ketika mengetahui dugaan pelanggaran. Kedua, implementasi pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman selama ini tidak berjalan dengan optimal. Ketiga, jika ditinjau dari hukum positif pengawasan di Kabupaten Sleman tidak berjalan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. BBPOM sebagai pihak pengawas tidak memiliki tupoksi dalam pengawasan produk tersertifikasi halal secara khusus. Sementara menurut hukum Islam pengawasan merupakan bentuk amar makruf nahi munkar yang hukum asalnya fardu kifayah, dan yang memiliki wewenang adalah pemerintah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item