PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DIY MENURUT PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Muhammad Ilham Habibie, NIM.: 17103070009 (2023) PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DIY MENURUT PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DIY MENURUT PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH) 17103070009_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN GUBERNUR DIY MENURUT PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH) 17103070009_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Perda DIY No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Penetapan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki kehususan tersendiri yang berbeda dengan penetapan dan pemberhentian Kepala Daerah se-Indonesia. Salah satu kekhususan tersebut yakni tentang dasar penetapan yang disandarkan pada hasil musyawarah DPRD DIY bukan dari pemilihan secara langsung. Dari kekhususan tersebut menimbulkan banyak diskursus, termasuk pelaksanaannya apakah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus diskursus dalam islamic studies. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (penelitian pustaka), dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Adapun metode pengumpulan dan penyusunan data menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan serta pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah memenuhi asas-asas good governance (Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik) dan telah mewujudkan tujuan pembangunan dan penegakan hukum. Sesuai dengan tujuan good governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan penegakan hukum dalam suatu negara. Dan pada hasil penelitian selanjutnya, pentapan serta pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur memenuhi kriteria baiat dan pemakzulan dalam siyasah dusturiyyah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item