PERANAN FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN SIYASAH IDARIYAH)

AMAN SUSANTO - NIM. 07360031 (2011) PERANAN FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN SIYASAH IDARIYAH). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PERANAN FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN SIYASAH IDARIYAH)) BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERANAN FREIES ERMESSEN DALAM PEMERINTAHAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN SIYASAH IDARIYAH)) BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Keberadaan negara hukum telah melahirkan bentuk kewenangan kepada pemerintah amp;#8212;dalam arti sempit amp;#8212;untuk mengambil tindakan-tindakan yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Seiring berubahnya bentuk negara ke dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), kewenangan pemerintah menjadi semakin luas, ia tidak lagi terikat sepenuhnya kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, ia berdasarkan freies ermessen (kewenangan bebas) dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam situasi mendesak yang datang secara tiba-tiba untuk mengatasi situasi tersebut. Semua ini dilakukan agar tercapai penyelenggraan pemerintahan demi mencapai pemenuhan kesejahteraan rakyat dan negara. Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peranan freies ermessen dalam pemerintahan menurut Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Siyasah Idariyah dan bagaimana persamaan dan perbedaan menurut kedua perspektif kajian tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu termasuk dalam jenis penelitian pustaka, bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif, dan dengan pendekatan normatif-yuridis. Menurut HAN dan siyasah idariyah, peranan freies ermessen ini mutlak diperlukan terutama dalam bentuk negara welfare state. Karena ia merupakan penyimpangan dari asas legalitas amp;#8212;unsur exception amp;#8212;maka ia lebih pada proses tercapainya tujuan (doelmatigheid) atau maqasid asy-syari'ah daripada berpegang pada hukum (rechtmatigheid) atau nash-nash syari'ah. Hal ini agar pemerintahan dapat berjalan secara dinamis sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada tanpa menunggu adanya undang-undang yang mengaturnya. Karena itu ia rawan terjadi penyalahgunaan wewenang atau pun perbuatan sewenang-wenang, ia harus dapat dipertanggunggugatkan dan dipertanggung jawabkan kepada hukum, AAUPL/prinsip-prinsip konstitusional, dan moral. Persamaan yang timbul adalah bahwa penggunaan freies ermessen samasama diperlukan dalam pemerintahan sebagai bentuk ijtihad/hukum responsif terhadap kasus yang sifatnya kasuistik. Perbedaan yang timbul adalah dalam HAN dikenal adanya proses pemberian kewenangan dalam bentuk delegasi dan mandat, sementara dalam siyasah idariyah yang dikenal adalah pembantuan, yang itu berbeda dengan delegasi dan mandat. Dalam HAN bentuk ruang lingkup freies ermessen hanya sebatas pada situasi mendesak yang menyangkut kepentingan umum dan yang berkaitan tentang adminstrasi negara saja, sedangkan dalam siyasah idariyah hanya ditentukan dalam ruang lingkup situasi yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang bersifat esensial dan tidak menyangkut masalah ibadah. Perbedaan lainnya adalah dalam siya sah ida riyah adanya tanggung gugat dalam penggunaan kebebasan kebijaksanaan ini melalui peradilan mahkamah mazalim, sementara dalam HAN dilakukan oleh lembaga tinggi Mahkamah Agung melalui peradilan di bawahnya, yaitu PTUN, tetapi dalam kontek peradilan di Indonesia, hal ini masih dalam proses karena kewenangannya masih terbatas dalam RUU Administrasi Pemerintahan. div

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item