PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Didik Isnayadi, NIM.: 03370280 (2007) PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)) 03370280_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)) 03370280_BAB II_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan persolaan yang sangat familiar di dengar. Banyak obrolan dan kajian yang membahas tentang korupsi mulai dari warung kopi sampai forum diskusi ilmiah. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crime telah membuat hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat rusak, keuangan dan perekonomian negara ambruk, sehingga perlu upaya pencegahan (preventif) sekaligus melakukan upaya pemberantasan (represif) terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah dengan menetapkan korupsi sebagai tindak pidana khusus, yang perlu diatur dengan undang-undang yang bersifat khusus pula diluar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai undang-undang pidana khusus yang memiliki keistimewaan, pemberian sanksinya pun memiliki perbedaan dengan tindak pidana biasa lainya dalam KUHP. Misalnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat korupsi sesuai dengan Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku korupsi yang telah sclesai, padahal kondisi ini merupakan. dua hal berbeda. Oleh karena itu penyusun merasa untuk mengkaji lebih jauh tentang permufakatan jahat tindak pidana korupsi dalam perspektifhukum pidana Islam Kajian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah menjelaskan secara terperinci mengenai delik pidana korupsi khususnya tentang permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dijelaskan juga bagaimana hukum Islam memandang tindak pidana korupsi dan permufakatan jahat Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan preskriptif analisis yaitu memberikan penilaian apakah permufakatan jahat yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan kajian yang cukup mendalam dengan menggunakan metode diatas akhimya penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa permufakatan jahat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah bertentangan dengan syari 'at Islam. Permufakatan jahat termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yaitu jarimah yang jenis dan berat ringanya hukuman diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk dijatuhkan kepada pelaku jarimah. Dengan pertimbangan kemaslahatan umat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item