PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA

Yaumi Afifah, NIM.: 03370301 (2007) PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA`.

Preview	Text (PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA) 03370301_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA) 03370301_BAB II_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Pasca amandemen (1999-2002), struktur lembaga legislatif Indonesia mengalami perubahan. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang menjalankan sistem bikameral. Kelahiran DPD sebagai kamar kedua dilaterbelakangi oleh tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah dan memperluas serta meningkatkan partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Akan tetapi, berdasarkan legitimasinya dalam konstitusi · Indonesia (baca: UUD 1945 pasca amandemen) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, terdapat banyak anomali yang menyebabkan DPD memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Sehingga untuk menjalankan sistem bikameral murni yang efisien sangatlah sulit. Hal ini tercermin dari ketentuan terhadap keanggotaan dan fungsi DPD, yang dapat mempengaruhi kedudukan yang dimilikinya sebagai anggota lembaga legislatif Indonesia. Atas dasar itulah penelitian ini mulai diusung, bagaimanakah tujuan hukum di Indonesia terhadap kedudukan DPD dalam sistem bikameral Indonesia. Dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memahami kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia ditinjau dari prinsip siyasah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan normatif terhadap prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah, serta pendekatan politis, karena dalam pembentukan dan ketentuan lain mengenai DPD selalu saja terdapat kepentingan pihak tertentu. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa keberadaan DPD dalam sistem bikameral tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Hal ini dianalogikan pada keberadaan Ahlu al-Halli wa al- 'Aqdi dalam tata negara Islam. Akan tetapi, ditilik dari aspek keanggotaan dan fungsi DPD yang telah diatur dalam Undang-undang belumlah sesuai dengan prinsip siyasah, karena belum cukup dapat merepresentasikan kepentingan daerah. Sehingga sangat suiit untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item