PENGARUH POLITIK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (STUDI ATAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM MUHAMMADIYAH TENTANG PAHAM KEAGAMAAN)

Nurul Maqbulah E.S.D, NIM.: 99363783 (2007) PENGARUH POLITIK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (STUDI ATAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM MUHAMMADIYAH TENTANG PAHAM KEAGAMAAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENGARUH POLITIK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (STUDI ATAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM MUHAMMADIYAH TENTANG PAHAM KEAGAMAAN)) 99363783_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PENGARUH POLITIK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM (STUDI ATAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MAJELIS TARJIH DAN PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM MUHAMMADIYAH TENTANG PAHAM KEAGAMAAN)) 99363783_BAB II_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia pada tahun · 2005 lalu, mengeluarkan sebelas fatwa. Fatwa-fatwa tersebut di antaranya telah mengharamkan umat Islam untuk mengikuti tiga paham kontemporer, yaitu sekularisme, liberalisme, dan, pluralisme. Keluarnya fatwa-fatwa MUI tersebut menjadi permasalahan yang kontroversial di beberapa kalangan umat Islam Indonesia, bahkan berakibat negatif bagi sebagian pemeluk paham dan aliran keagamaan tersebut. Keluarnya fatwa-fatwa yang memunculkan kontroversi tersebut bisa dikatakan mencerminkan pandangan elite keagamaan Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa MUI tentang paham keagamaan menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian, sebab dalam merumuskan fatwa tersebut MUI menggunakan landasan hukum yang hanya berasal dari teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah tanpa proses ijtihad yang menyeluruh, padahal selama ini MUI selalu mengatasnamakan kemaslahatan un1at dalam memproduksi fatwa. Produk fatwa MUI tersebut menjadi lebih menarik ketika diperbandingkan dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah. Kedua lembaga keagarnaan tersebut menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda dalam menginterpretasikan sebuah teks, sehingga wajar bila kedua lembaga ini mempunyai kesimpulan yang berbeda tentang paham-paham tersebut, walaupun dalam beberapa produk hukum sebelumnya ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Hal tersebut yang memberikan peluang bagi penulis untuk menemukan apa yang mempengaruhi kedua lembaga tersebut dalam mengeluarkan sebuah produk hukum di tengah realitas sosial politik umat Islam Indonesia saat ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politis, yaitu menelaah kebijakan politik pemerintah dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan, dan pendekatan sosio historis, untuk mengetahui bagaimana interaksi antara si pembuat hukum tersebut dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang melingkupinya. Berdasarkan metode yang digunakan, maka tampak bahwa MUI dan MTPPI Muhan1rnadiyah menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda. MUI lebih cenderung kepada pendekatan yang lebih sederhana, yaitu dengan dasar 'adillat al ahkam yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat, sedangkan MTPPI Muhammadiyah lebih rnengedepankan realitas sosial masyarakat dimana hukum akan berlaku sebagai bahan pertimbangan untuk memunculkan produk hukum. Fatwa tentang paham keagamaan dari kedua lembaga ini pun tidak rnenunjukkan adanya pengaruh politik dalam arti kebijakan penguasa untuk mempertahankan status quo, namun proses penetapan fatwa tersebut secara khusus adalah usaha untuk rnempertahankan status quo, maka disebut sebagai tindakan politik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item