TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI (Studi Kasus Terhadap Undang - Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17)

Dewi Yuliana Sari, NIM.: 03380407 (2007) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI (Studi Kasus Terhadap Undang - Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI (Studi Kasus Terhadap Undang - Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17)) 03380407_BAB I DAN BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI (Studi Kasus Terhadap Undang - Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17)) 03380407_BAB II SAMPAI BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Perilaku monopoli dalam perdagangan merupakan ciri khas dari ekonomi bebas (liberal economic) atau sistem ekonomi kapitalis yang mempunyai motto laissez passer, laissez faire (biarkan ia berbuat, biarkan ia berjalan). Jelas motto ini akan merugikan pihak yang lemah. Fenomena praktik monopoli lebih menonjol pada sistem ekonomi bebas, namun praktik dagang monopoli tidaklah akan menghidupkan kebebasan dagang tapi justru akan membunuh mekanisme kebebasan pasar. Peluang usaha yang ada tidak dapat membuat seluruh masyarakat mampu dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi sehingga terciptalah kondisi persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli. Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai UU Anti Monopoli). Larangan tentang adanya kegiatan monopoli diatur dalam Pasal 17. Ayat pertama pada pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pelarangan atas produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa pelaku usaha dianggap melakukan penguasaan tersebut apabila barang dan atau jasa tersebut belum ada substitusinya. dapat mengakibatkan pelaku usaha Iain tidak dapat masuk pada bidang yang sama atau menguasai pangsa pasar suatu barang lebih dari 50 % (lima puluh persen). Dalam pasal 17 UU Anti Monopoli tersebut tidak dijelaskan mengenai jenis komoditas tertentu yang terkena larangan pasal tersebut. Berawal dari sini penyusun merasa perlu untuk menitikberatkan analisis pada komoditas dalam monopoli. Persoalan yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap UU Anti Monopoli khususnya Pasal 17 dari segi komoditas? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat perskriptif yakni melakukan penilaian tentang monopoli yang diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya dari segi komoditas untuk kemudian dianaiisis dengan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan nonnatif, yaitu penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, khususnya undang-undang yang berkaitan dengan monopoli dalam suatu usaha dan ditinjau dari norma-norma yang berlaku. Adapun nonna yang dimaksud adalah hukum Islam. Dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa segala komoditas tennasuk jasa dilarang untuk dilakukan monopoli. Adapun mengenai komoditas yang rnenyangkut kehidupan orang banyak dimonopoli oleh negara. Hal tersebut untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam hukum Islam segala barang yang termasuk kepentingan umurn dilarang untuk dilakukan al-ihtikar. Bahkan negara bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang-barang yang tennasuk kepentingan umum tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item