PERAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR EKONOMI UMKM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS KELOMPOK TANI "GOTONG ROYONG" DI DSN. GENITO LOR, DS. GENITO, KEC. WINDUSARI, KAB. MAGELANG)

Sulsan Elok Hartanti, NIM.: 03380476 (2007) PERAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR EKONOMI UMKM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS KELOMPOK TANI "GOTONG ROYONG" DI DSN. GENITO LOR, DS. GENITO, KEC. WINDUSARI, KAB. MAGELANG). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR EKONOMI UMKM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS KELOMPOK TANI "GOTONG ROYONG" DI DSN. GENITO LOR, DS. GENITO, KEC. WINDUSARI, KAB. MAGELANG)) 03380476_BAB I_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PERAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR EKONOMI UMKM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ATAS KELOMPOK TANI "GOTONG ROYONG" DI DSN. GENITO LOR, DS. GENITO, KEC. WINDUSARI, KAB. MAGELANG)) 03380476_BAB II_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

UMKM sebagai suatu sistem dimana kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Pemerintah Kab. Magelang turut berperan dalam pengembangan UMKM yang meliputi berbagai sektor ekonomi, tetapi dalam skripsi ini membahas secara khusus peran pemerintah terhadap kelompok tani " Gotong Royong" dengan segala persoalan yang meliputinya. Bagaimana peran pemerintah dalam sektor ekonomi UMKM di Dsn. Genito Lor, Ds. Genito, Kec. Windusari, Kab. Magelang, serta bagairnana pandangan Islam terhadap peran pemerintah dalam sektor ekonomi UMKM. Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan partisipatoris, yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan pihak-pihak yang akan diberdayakan. Hal ini berarti bahwa pihak · yang akan diberdayakan mendefinisikan masalah mereka sendiri, mencari masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan melakukan tindakan yang dianggap bisa menyelesaikan masalah. Pendekatan ini menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Setelah mengkaji secara mendalam terhadap masalah yang dihadapi masyarakat Dusun Genito Lor yang kemudian dikorelasikan dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Magelang akhinya penyusun menyimpulkan bahwa perlu dirumuskan suatu kebijaksanaan pemberdayaan yang mengarah pada peningkatan kemampuan dan profesionalitas petani dan masyarakat pedesaan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan lestari dengan memanfaatkan rekayasa teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat serta penghapusan kemiskinan. Dalam hukum Islam, pentingnya keterlibatan pemerintah untuk mengadakan campur tangan dalam masalah perekonomian guna kesejahteraan dan kemaslahatar. bersama. Akhirnya untuk lebih menampilkan sistem ekonomi islami, maka konsep keadilan untuk pemerataan harus diterapkan. Keadilan yang dimaksud ialah tidak hanya memberikan bantuan baik materi maupun imateri kepada masyarakat secara merata tetapi j uga melakukan kontrol terhadap berjalan atau tidaknya usaha mereka serta memberikan motivasi, spirit dan pembelajaran yang dilakukan oleh instansi yang ahli qalam usaha mereka, agar keadilan sosial yang dicita-citakan dapat terealisasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item